Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan Kepulauan Nias akan menjadi daerah pertama yang merasakan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini diklaim sebagai langkah awal menghapus pungutan di SMA/SMK/SLB Negeri hingga seluruh Sumut bebas biaya pendidikan pada 2029.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga mengatakan, PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution. Meski begitu, kajian teknis program ini belum sepenuhnya rampung.
“Kajian penerapan PUBG sudah 75 persen, melibatkan survei 539 sekolah. Targetnya selesai akhir Desember, lalu disusun juknis dan kurikulumnya,” ujarnya dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, pada Jumat (14/11/2025).
Baca Juga : Prioritas Program PUBG di Nias, Alex Sinulingga: Karena Masih 3T dan Sesuai Keinginan Gubernur Sumut
Di Nias, terdapat 41.876 siswa yang akan menerima manfaat PUBG, dengan kebutuhan anggaran Rp21,48 miliar per semester. Setelah Nias, program ini akan diperluas ke zona lain di Sumut: Zona Pantai Barat (Rp23,46 miliar), Dataran Tinggi (Rp58,71 miliar), dan Zona Pantai Timur (Rp98,76 miliar).
Namun Alexander tidak merinci sumber pembiayaan setelah perluasan program, termasuk bagaimana konsistensi anggaran akan dijaga hingga 2029.
PUBG dirancang untuk menghapus praktik pungutan yang meski dilarangmasih kerap terjadi di SMA/SMK Negeri.
“Kita ingin semua pelajar mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil,” katanya.
Selain PUBG, Disdik Sumut juga tengah menyiapkan program digitalisasi pendidikan yang mencakup literasi teknologi, coding, hingga kurikulum akal imitasi atau artificial intelligence (AI).
Baca Juga : Tergolong Daerah 3T, Nias Prioritas Implementasi Program PUBG
“Digitalisasi adalah kunci transformasi pendidikan. Kita ingin anak-anak Sumut siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Meski demikian, belum ada penjelasan mengenai kesiapan perangkat, infrastruktur internet, maupun pelatihan guru tantangan klasik yang selama ini menghambat implementasi digitalisasi pendidikan, terutama di wilayah kepulauan seperti Nias.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
