Ahmad Sahroni Sebut 'Orang Tolol Sedunia Mau Bubarkan DPR', Pengamat: Pemilik Lembaga Wakil Rakyat Itu adalah Rakyat

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pernyataan kontroversial Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Ia menanggapi viralnya seruan pembubaran DPR dengan ucapan keras yang menyebut penggagasnya sebagai “orang tolol sedunia”.

Komentar tersebut sontak menuai reaksi beragam dari masyarakat, terutama di media sosial yang belakangan sering menjadi wadah kritik publik.

Baca Juga : Pengamat: Legalisasi Kasino Bukan Solusi Tepat untuk Menaikkan PNBP

Banyak warganet menilai, sikap Ahmad Sahroni terkesan meremehkan suara rakyat, meskipun dirinya mengaku terbuka terhadap kritik.

Ada pula kalangan yang menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk arogansi politik, seolah-olah rakyat tidak berhak mempertanyakan eksistensi lembaga legislatif.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan sikap emosional seorang Ahmad Sahroni menanggapi soal 'Bubarkan DPR'secara arogan dan kasar yang tidak mencerminkan jika Sahroni sudah duduk di Senayan atas pilihan rakyat.

Baca Juga : Pelatih Sulteng Zulkifli Syukur tak Bisa Tahan Amarah Usai Laga Kontroversial PON saat Lawan Aceh

"Aneh deh Ahmad Sahroni ini pernyataannya. Dia itu marah kepada orang yang menyampaikan sikap dengan meminta supaya DPR dibubarkan. Kok dia sensi sekali dengan permintaan DPR dibubarkan?

Sementara dia membolehkan rakyat mengkritik dengan caci maki nan kasar seperti yang diungkapkannya," kata Lucius, Senin (25/8/2025).

"Jadi DPR boleh dicaci-maki sekasar-kasarnya tapi jangan sampai bilang DPR dibubarkan, gitu ya....," sambung Lucius.

Baca Juga : Soal Aksi Teror Bom di Sekolah Internasional, Komisi X: Alarm Serius untuk Perkuat Sistem Keamanan di Lingkungan Pendidikan

Padahal pernyataan Bubarkan DPR dari rakyat, menurut Lucius adalah ungkapan kritik, dan kritik itu nampak sopan dibandingkan dengan kata caci-makian seperti disampaikan anak buah Surya Paloh ini.

"Dan kalau rakyat meminta DPR dibubarkan, ya itu artinya pemilik daulat yaitu rakyat kecewa dengan wakil rakyat mereka," ujar dia.

Lucius menjelaskan anggota DPR jangan sampai lupa, bahwa lembaga perwakilan itu adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat. jadi pemilik lembaga wakil rakyat itu adalah rakyat. Karena itu rakyat punya kuasa melampaui para wakil rakyat di parlemen itu.

Baca Juga : Komisi X Dorong Peningkatan Fasilitas Pariwisata Pasca Ajang Balap Moto GP Mandalika

Jadi DPR jangan mengatur apa-apa yang layak atau tidak disampaikan oleh rakyat yang menjadi pemilik kuasa. Kok wakil rakyat sok ngatur-ngatur rakyat?," tutur Lucius.

Ia meminta seorang Ahmad Sahroni mesti tahu bahwa ekspresi kritik rakyat itu bisa disampaikan dalam beragam bahasa, tutur kata, kalimat, ungkapan. Apalagi, tentu termasuk kalau rakyat merasa kecewa berat dengan DPR, pernyataan atau usulan bubarkan DPR harus dibaca dalam konteks kekecewaan itu.

"Yang justru mesti diminta kepada rakyat itu supaya jangan menyampaikan kritik dengan kata-kata makian seperti yang justru dibolehkan oleh Ahmad Sahroni. Masa ngomong bubarkan DPR segitu marahnya, tetapi kata-kata kasar boleh. Dimana adab itu sesungguhnya?," tegas Lucius.

Baca Juga : Kinerja Satreskrim Polres Binjai Disorot, Penangan Kasus Penganiayaan Oknum Polisi Diduga Ada Kejanggalan

Oleh karena itu akan sikap arogansi Ahmad Sahroni, Lucius pun meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan juga Fraksi NasDem memanggil yang bersangkutan untuk dimintai apa maksud ungkapan emoisional yang ditunjukkan kepada rakyat.

"Saya kira sih MKD DPR perlu mungkin memanggil Ahmad Sahroni ini dan Fraksi Nasdem juga perlu melakukan pemanggilan yang sama," tandasnya.

Tak Pantas Jadi Wakil Rakyat

Baca Juga : Satpam Korban Begal Dioperasi di RS Siloam, Biaya Ditanggung Ahmad Sahroni

Senada dengan Lucius, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai statment Ahmad Sahroni soal 'Orang Tolol yang mau DPR di Bubarkan' sangat tepat ditujukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk para pengkritik DPR yang mungkin sudah sangat jenuh terhadap perilaku dan krinerja para wakil rakyat tersebut.

Menurutnya, Ahmad Sahroni tidak patut mengeluarkan pernyataan yang terkesan emosional tersebut terhadap orang-orang yang berpartisipasi untuk memberikan gaji terhadap para anggota DPR. 

Apalagi ditengah situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat, para anggota DPR dengan seenaknya menikmati berbagai fasilitas tunjangan yang bersumber dari APBN.

"Seharusnya para wakil rakyat melakukan evaluasi terhadap kritik dari masyarakat bukan mencari pembenaran menikmati fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat," ujar Fernando.

Menurutnya, para anggota DPR termasuk Ahmad Sahroni semakin menunjukkan kualitas mereka memang tidak pantas menjadi wakilnya rakyat. Sehingga wajar masyarakat begitu keras melakukan kritik terhadap DPR dan meminta dibubarkan.

Memantik Kemarahan Publik

Sementara Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Ahmad Sahroni, yang menyebut menyerukan pembubaran DPR sebagai 'orang tolol sedunia' berpotensi memantik kemarahan publik.

Iwan menilai pernyatan tersebut akan memantik kemarahan publik semakin tinggi.

“Menurut saya, pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa rakyat yang mengatakan DPR dibubarkan saja sebagai orang tolol sedunia kurang bijak dan cenderung memantik kemarahan publik,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, seruan “bubarkan DPR” yang disampaikan masyarakat sejatinya merupakan bentuk kritik sekaligus kekecewaan terhadap kinerja DPR, khususnya terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.

“Harusnya Sahroni memahami dengan bijak bahwa kata-kata ‘bubarkan DPR’ yang dilontarkan oleh publik merupakan bentuk kritik dan kekecewaan atas kinerja DPR, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan Anggota DPR,” tegasnya.

Menurut Iwan, ketidakpuasan publik semakin besar karena kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Bayangkan, di tengah rakyat yang sedang susah, cari kerja susah, harga-harga barang naik, pajak makin mencekik malah gaji dan tunjangan anggota DPR naik, bahkan pajaknya pun dibayar oleh negara,” ucapnya.

Lebih jauh, Iwan menilai gaya komunikasi sebagian pimpinan dan anggota DPR tidak memberikan keteladanan.

“Belum lagi gaya komunikasi dan argumentasi pimpinan dan Anggota DPR yang tidak rasional, prematur, menyesatkan bahkan kasar seperti Ahmad Sahroni ini. Hal-hal seperti inilah yang membuat rakyat tambah frustasi,” tuturnya.

Iwan juga mengingatkan agar para wakil rakyat belajar dari kejadian di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana masyarakat marah akibat gaya komunikasi pemimpinnya yang dinilai arogan.

“Apa mereka tidak belajar dari kejadian di Kabupaten Pati, Jawa Tengah kemarin? Rakyatnya marah karena gaya komunikasi pemimpinnya yang tidak baik bahkan menantang. Saya khawatir, akibat pernyataan Ahmad Sahroni yang cukup kasar ini membuat rakyat marah dan terjadi demo besar-besaran seperti di Pati kemarin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Iwan menyarankan agar DPR lebih bijak dalam merespons kritik masyarakat.

“Sebaiknya, kalau tidak bisa memberikan solusi dari kritik-kritik yang dilontarkan rakyat, setidaknya jangan direspon dengan gaya komunikasi yang kasar dan kurang beradab. DPR sebagai wakil rakyat mestinya memberikan solusi dan membuat adem dengan kinerja dan pernyataan-pernyataannya di tengah publik,” pungkas Iwan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik rakyat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam beberapa waktu terakhir media sosial dipenuhi dengan desakan agar DPR RI dibubarkan menyusul aturan gaji dan tunjangan anggota legislatif yang mencapai ratusan juta.

Sahroni menilai desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap yang keliru. Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni.

"Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan," tambahnya.

Menurut Sahroni, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.

"Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR," urainya.

Politikus asal NasDem itu mengklaim anggota DPR tidak anti terhadap kritik. Namun ia berharap kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.

"Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan," ungkapnya.

Sahroni menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah.

"Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya," katanya. 

(cw1/nusantaraterkini.co)