Anies Sebut Indonesia Harus 30 Persen GDP, Prabowo: Dasarnya Apa?
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto mempertanyakan dasar angka ideal sebesar 30 persen yang disampaikan capres nomor urut satu Anies Baswedan terkait Gross Domestic Product (GDP) untuk Indonesia.
Baca Juga : GREAT Institute: 'State-Driven Economy' Strategi Prabowo Atasi Ketimpangan dan Ketergantungan Global
Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Debat Ketiga Capres-cawapres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
“Pak Anies saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Jadi kalau ideal 30 persen itu dasarnya apa, yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang mempunyai sumber alam yang luar biasa,” katanya.
Bahkan menurut Prabowo, 40 persen GDP bagi suatu negara sudah termasuk yang terendah untuk saat ini. Harusnya mencapai 50 persen jika ingin tak menjadi masalah.
Baca Juga : Lugas, Pasangan Ondim-Tiorita Unggul di Debat Kedua, Layak Pimpin Kabupaten Langkat
“Tetapi 40 persen salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tapi kita bisa sampai 50 persen tak masalah, kita dihormati di dunia,” jelasnya.
Baca Juga : Debat Kedua Pilkada Palas, Sekelompok Pendukung Teriak “Pargabus”
Sebelumnya, Anies mengatakan Indonesia harus mencapai angka 30 persen GDP untuk menjadi ekonomi yang termasuk aman.
“Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal untuk Indonesia, menurut kami kita harus mencapai 30 persen GDP sehingga kita aman, dengan cara menata hutangnya dan memperbesar GDP-nya,” jelasnya.
Baca Juga : Soal Pembatalan Informasi Tertutup Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Formappi: Komisioner KPU Ciut
Kemudian Anies menyebutkan yang tidak kalah penting adalah mengembangkan skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri.
Baca Juga : Hasil "Real Count" KPU Data 42,53 Persen: Anies 24,59 Persen, Prabowo 56,39 Persen, Ganjar 19,03 Persen
“Yang tidak kalah penting mengembangkan skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk pelibatan swasta, lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang diharapkan memperkuat GDP kita,” tuturnya.
Diketahui, tema pada debat ketiga ini adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.
(mr6/nusantaraterkini.co)
