Anis Byarwati: Insentif Lebaran Bukan Fondasi Pertumbuhan, Perlu Perbaikan Struktural

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menggelontorkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun memantik dukungan sekaligus kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, menilai langkah tersebut sah sebagai upaya menjaga daya beli, namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikannya sekadar “obat pereda sesaat” tanpa perbaikan struktural ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, serta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Di atas kertas, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan–Lebaran sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Namun, Anis menggarisbawahi bahwa stimulus musiman bukanlah fondasi pertumbuhan.

Baca Juga : Anis Byarwati: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Perkuat Partisipasi Politik

“Ramadan dan Lebaran memang momentum ekonomi. Konsumsi naik, perputaran uang meningkat, dan daerah bergerak. Wajar jika pemerintah hadir. Tetapi kebijakan ini jangan berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh,” tegasnya, Senin (23/2/2026).

Baca Juga : Hari Kartini, Anis Byarwati Tekankan Peran Strategis Perempuan bagi Bangsa

Anis menyoroti persoalan klasik bantuan sosial: akurasi data dan kualitas distribusi. Ia menegaskan, problem bansos di Indonesia bukan terletak pada niat, melainkan pada eksekusi yang kerap bermasalah di lapangan.

“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang berhak justru terlewat, sementara yang tidak berhak mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas pelaksanaan,” ujarnya.

Baca Juga : DPR RI: Pemerintah Harus Jaga Jarak dari Polarisasi Konflik Iran-AS

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan politik agar program bernilai triliunan rupiah tersebut tidak menjadi alat pencitraan atau rentan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Transparansi dan pengawasan, menurutnya, harus diperkuat agar publik tidak melihat kebijakan ini sebagai langkah populis jangka pendek.

Baca Juga : DPR Desak Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

Dari sisi ekonomi, Anis mengakui insentif Ramadan berpotensi mengerek konsumsi dalam jangka pendek. Beban belanja pangan yang berkurang memberi ruang bagi masyarakat untuk membelanjakan kebutuhan lain, sehingga ekonomi lokal ikut terdorong.

Namun ia mengingatkan, daya beli yang kokoh tidak lahir dari bansos musiman.

Baca Juga : Wihadi Wijanto Klaim Program MBG Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Desa

“Stimulus ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Untuk jangka pendek mungkin terasa, tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap bergantung pada investasi, ekspor, kepastian usaha, dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Baca Juga : MoU Rp650 Triliun RI–AS Disambut Positif, DPR : Jangan Hanya Pencitraan Diplomasi

Pernyataan itu sekaligus menyentil narasi optimistis pemerintah soal target pertumbuhan 6 persen. Menurut Anis, kebijakan Ramadan–Lebaran hanya berfungsi sebagai penopang, bukan penentu utama capaian tersebut.

Anis juga mengingatkan agar bantuan pangan tidak menciptakan distorsi harga yang merugikan petani dan pedagang kecil. Kebijakan yang terlalu fokus pada konsumen berisiko menekan harga di tingkat produsen.

“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi harga di tingkat petani dan pedagang kecil juga harus tetap sehat. Jangan sampai demi stabilitas jangka pendek, sektor produksi justru terpukul,” tegasnya.

Isu ini krusial di tengah tekanan harga pangan dan ketergantungan pada impor sejumlah komoditas. Tanpa kebijakan yang seimbang, insentif konsumsi bisa berbenturan dengan kepentingan produksi domestik.

Terkait kebijakan Work From Anywhere menjelang mudik, Anis melihatnya sebagai strategi yang berpotensi cerdas untuk mengurai kepadatan arus sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan masa tinggal yang lebih lama di kampung halaman, konsumsi di daerah dapat meningkat.

Namun ia memberi peringatan keras agar fleksibilitas kerja tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Produktivitas ASN dan pelayanan publik harus tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan justru melambat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Anis menilai insentif Ramadan–Lebaran sebagai langkah yang secara politik populer dan secara ekonomi relevan dalam konteks musiman. Tetapi ia menegaskan, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah Lebaran usai.

Tanpa strategi jangka panjang untuk stabilitas harga, penguatan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat akan kembali tertekan begitu stimulus berhenti. 

(LS/Nusantaraterkini.co)