Atap Terminal 3 Soetta Ambrol, DPR Desak Audit Total dan Usut Dugaan Korupsi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo melontarkan kritik keras atas insiden ambrolnya atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Dia menyebut kejadian tersebut sebagai tamparan serius bagi wajah infrastruktur nasional sekaligus bukti nyata lemahnya pengawasan proyek strategis.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

Menurut Firman, Terminal 3 yang selama ini digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi udara Indonesia justru memperlihatkan kegagalan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan. 

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

“Ini bukan sekadar insiden teknis, tetapi cerminan buruknya tata kelola pembangunan. Sangat memalukan,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menyoroti, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Karena itu, Firman menilai ada indikasi kuat bahwa pembangunan terminal dipaksakan demi kepentingan tertentu tanpa kesiapan operasional yang matang. 

“Kalau kejadian berulang, artinya ada yang salah secara sistemik baik dari sisi teknis, pengawasan, maupun penggunaan anggaran,” ujarnya.

Firman mendesak komisi terkait di DPR segera memanggil seluruh pihak yang bertanggung jawab, mulai dari operator bandara hingga kontraktor pelaksana proyek. Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik alasan teknis semata.

Lebih jauh, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh, termasuk audit investigatif dan audit keuangan terhadap proyek pembangunan Terminal 3. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk membuka kemungkinan adanya pelanggaran serius, termasuk potensi penyimpangan anggaran negara.

“Kalau perlu, aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan sampai proyek sebesar ini justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara dan membahayakan publik,” kata Firman.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPR untuk bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap dugaan kelalaian maupun penyimpangan dalam proyek infrastruktur nasional. 

Bagi Firman, keselamatan masyarakat dan kredibilitas negara tidak boleh dikorbankan oleh praktik pembangunan yang sembrono dan sarat kepentingan.

(LS/Nusantaraterkini.co)