Bakal Evaluasi PSN, Pengamat: Bukti Presiden Prabowo Berpihak pada Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh Proyek Strategi Nasional (PSN) dievaluasi. Hal ini menyoroti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang belakangan ramai dikaitkan dengan pagar laut yang tidak memiliki izin di perairan Tangerang, Banten.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menyebutnya sebagai bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat kecil. Dia menilai, perintah ini merupakan realisasi dari janji Presiden untuk memberantas mafia di berbagai sektor.

"Ini adalah pesan tegas bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan negara. Kepentingan rakyat adalah prioritas utama Presiden Prabowo," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya evaluasi PSN ini termasuk proyek PIK 2 yang menjadi kontoversial di publik.

"Aparat harus menyelidiki hingga ke akar-akarnya, termasuk menindak tegas korporasi, individu, atau pejabat yang terlibat," jelasnya.

Baca Juga: Kasus Pemagaran Laut, Pengamat Minta Prabowo Evaluasi PSN PIK 2

Langkah ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah sebelumnya dalam memberantas praktik ilegal, seperti judi online dan korupsi. Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Tentunya masyarakat berharap tindakan ini memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum dan menjadi awal dari penegakan hukum yang lebih tegas di sektor lainnya," pungkasnya.

Tindak Pejabat yang Terlibat

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai positif langkah Pemerintah Prabowo yang bakal melakukan evaluasi semua proyek strategis nasional (PSN).

"Saya memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bersikap tegas dan akan melalukan evaluasi Proyeks Strategi Nasional (PSN) setelah terbongkarnya manipulasi izin dan proses setifikasi ruang laut di PIK 2 yang menurut sinyalemen PIK awalnya adalah bukan bagian PSN namun mengejutkan tiba-tiba belakangan PIK 2 berubah mejadi proyek PSN," kata Firman.

Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Kaji Ulang Penetapan Kawasan PIK 2 Sebagai PSN

Politikus senior Golkar ini mengatakan, Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perizinan yang salah prosedur namun tidak serta merta harus menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Karena, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberian kesempatan pengajuan ulang.

"Proses hukum tetap harus berjalan hukum tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan

Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM," tegas legislator dapil Jateng III ini.

"Aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan kami berharap Prabowo mengambil tindakan tegas siapa pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi semua Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menjabarkan setidaknya lima PNS yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.

PIK 2 adalah proyek garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, konglomerat yang dulu dekat dengan Jokowi di proyek IKN Nusantara.

“PIK dievaluasi semua, yang PSN itu ecotourism-nya,” ucap Airlangga.

(cw1/Nusantaraterkini.co)