Budayawan Batak: Sayang Sekali Jika Status Geopark Kaldera Toba Sampai dicabut UNESCO

nusantaraterkini.co, SAMOSIR - Budayawan dan seniman Batak, Thomson Parningotan Hutasoit atau sering di panggil Thomson HS menyampaikan pandangannya terkait status Geopark Kadera Toba yang terancam di cabut UNESCO.

Thomson HS mengatakan bahwa peringatan sudah disampaikan melalui status Yellow-Card Geopark Kadera Toba oleh UNESCO pada 2023 lalu, namun keterlambatan penanganan yang dilakukan stakeholder pengelola Geopark Kaldera Toba membuat status warisan dunia untuk kawasan Danau Toba terancam hilang.

"Status Yellow-Card Geopark Kaldera Toba dikeluarkan dari UNESCO tahun 2023 lalu, terhitung sekitar dua tahun, ada keterlambatan membenahi karena kepengurusan kordinasi ke manajemen geosite di provinsi tampaknya kurang lancar. Sehingga baru tahun 2025 ini pergerakan dilakukan", ucapnya Minggu (1/6/2026).

Baca Juga : Volume Angkutan BBM KAI Divre I Sumut Tembus 145 Ribu Ton pada Mei 2026

Menurutnya, rekomendasi yang diberikan mulai dari penguatan edukasi berbasis riset, pembenahan badan pengelola, hingga revitalisasi kawasan belum menunjukkan tindak lanjut yang memadai.

Ditambah lagi dengan kejadian pengrusakan hutan yang sering terjadi di sekitaran Danau Toba menjadi penguat UNESCO memberikan sangsi yang lebih fatal.

"Sayang sekali jika sampai status Red-Card dari UNESCO terjadi, hal itu tak dapat disalahkan. Tapi semoga perbaikan dan kepengurusan terbaru dapat meyakinkan bahwa Red-Card itu tidak akan terjadi", imbuhnya.

Baca Juga : Sumut Targetkan Tanam 27 Hektare Mangrove Tahun Ini

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa poin-poin yang berbasis edukasi dan keterlibatan publik belum di lakukan secara sistematis. 

Menurutnya, peran diluar kepengurusan harus dimaksimalkan untuk menjalankan rekomendasi dari UNESCO untuk menjaga status Danau Toba sebagai warisan dunia.

"Soalnya beberapa poin yang dianjurkan dan yang sudah dilakukan belum dapat diamati oleh publik secara sistematis. Artinya publikasi resmi dan terbuka dapat menarik perhatian. Sehingga partisipasi yang minim di luar kepengurusan untuk perjuangan itu boleh di katakan kurang", tutupnya.

Baca Juga : Pemprov Sumut dan Pemko Tanjungbalai Patroli Daerah Perbatasan, Jaga Pintu Masuk dari Ancaman Narkoba

(Cw8:JAS/Nusantaraterkini.co)