Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membahas rencana pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (29/1/2026) pagi.

Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyebut rapat tersebut menjadi tindak lanjut atas pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe sebelumnya. 

Baca Juga : Menaker Tegaskan Pentingnya Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah

Pencabutan izin ini dilakukan pemerintah pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

“Yang pasti akan kita tindaklanjuti semuanya. Langkah-langkahnya akan dibahas besok jam 8 pagi bersama Pak Menko dan kementerian terkait di kantor beliau,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026), dikutip dari Kompas pada Kamis (29/1/2026).

Izin 28 Perusahaan Dicabut, Nasib Pekerja Jadi Perhatian

Rosan mengungkapkan, PT Agincourt Resources merupakan satu dari 28 perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan yang dicabut izinnya oleh pemerintah. 

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada pengelolaan tambang, tetapi juga menyangkut nasib para pekerja.

“Kita melihat kondisi dari 28 perusahaan itu secara menyeluruh. Di sana ada tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya, sehingga ini juga menjadi perhatian kami,” katanya.

Ia menegaskan, proses transisi pengelolaan tambang tidak bisa dilakukan sepihak karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Baca Juga : Kemnaker–Kemenekraf Perkuat Sinergi Ciptakan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif

“Ini tidak hanya soal izin yang dicabut, tapi juga koordinasi lintas kementerian,” tambahnya.

Nama BUMN Pengelola Sudah Dikantongi

Rosan Perkasa Roeslani menyebut pemerintah sebenarnya telah mengantongi nama BUMN yang akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe. Namun, ia belum bersedia mengungkapkannya ke publik sebelum rapat resmi digelar.

“Nama sudah ada, tapi belum bisa saya sampaikan sekarang. Kita rapatkan dulu besok pagi,” tuturnya.

Baca Juga : Open Base Jupiter Aerobatic Team di Lanud Sjamsudin Noor, Disambut Meriah Warga

Perminas Disiapkan Kelola Mineral Strategis

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah masih membahas secara mendalam rencana penugasan Perminas dalam pengelolaan tambang emas Martabe.

Menurut Bahlil, Perminas disiapkan untuk mengelola tambang-tambang mineral strategis nasional, tidak hanya emas, tetapi juga komoditas penting lainnya seperti tanah jarang.

“Perminas diberikan penugasan dalam rangka pengelolaan tambang mineral strategis, termasuk tanah jarang dan beberapa komoditas lainnya,” kata Bahlil.

Baca Juga : Kemnaker Gandeng Boga Group Perluas Akses Kerja bagi Lansia

Ia menegaskan, seluruh kebijakan pengelolaan tambang harus mengutamakan kepentingan negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden meminta kami mencari formulasi yang tepat agar pengelolaan tambang memberikan pemasukan optimal bagi negara dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan negara,” pungkasnya.

(Akb/nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Realisasi MBG Naik 17,5 Persen, Pemerintah Gelontorkan Rp88,15 Triliun hingga Mei 2026