Demi Pembangunan 14 PSN, AHY Pastikan Lahannya Clean & Clear

Nusantaraterkini.co - Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri Rapat Internal Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, menegaskan upaya dalam mendukung pengembangan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear.

Melansir Kompas.com, berdasarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terdapat 41 PSN yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Periode Februari hingga Maret terdapat 5 proyek yang akan rampung. 

Kemudian mulai April hingga September 2024 ada 24 proyek ditargetkan selesai. Untuk periode Oktober hingga Desember 2024, ada 12 PSN yang ditargetkan rampung. 

Baca Juga : Amankan Aset Daerah, Pemko Padangsidimpuan Terima 68 Sertifikat Tanah dari BPN

Dari 36 proyek periode April hingga Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan terutama terkait pengadaan tanah dan tata ruang. Dengan demikian, Airlangga mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ini dibahas tadi, hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder," kata Airlangga.

Sejalan dengan itu, AHY menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN di antaranya dari pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

Baca Juga : PLN Indonesia Power Perkuat Sinergi Hukum dan Keamanan demi Akselerasi Proyek Strategis Nasional

"Yang jelas prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus," jelasnya.

AHY juga memastikan proses pengadaan tanah untuk lokasi PSN tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 

“Karena itu, seluruh tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear,” tegasnya. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Baca Juga : Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

Terlebih cukup banyak masalah yang akan dihadapi saat berhadapan dengan masyarakat secara langsung di lapangan.

"Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sedang berada atau tinggal, termasuk juga punya kehidupan, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi-lokasi yang dijadikan lokasi PSN. Oleh karena itu, kami juga harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apa pun, statusnya harus jelas dulu," tandas AHY.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Kompas.com

Baca Juga : Komisi II DPR Minta Menteri ATR/BPN Gratiskan Sertifikat Tanah Korban Bencana Sumatera