Dirut Agrinas Mangkir dari RDP, Kebijakan Impor 105 Ribu Pikap dari India Disorot Tajam

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (11/3/2026), memicu kritik keras dari kalangan parlemen. Absennya pimpinan perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi pengawasan legislatif, terlebih di tengah kontroversi kebijakan impor kendaraan dalam jumlah sangat besar.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim, menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan sikap tidak kooperatif sekaligus menghambat upaya DPR menggali fakta di balik kebijakan yang memicu polemik publik.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

“Ini bentuk ketidakpatuhan kepada DPR. Kita sedang menghadapi persoalan besar yang harus dijelaskan secara terbuka. Kalau Dirutnya justru tidak hadir, bagaimana kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi?” tegas Rivqy, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

Kritik itu tidak muncul tanpa alasan. Perusahaan tersebut tengah menjadi sorotan setelah memutuskan mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut disebut-sebut akan digunakan untuk menunjang operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Keputusan impor dalam skala raksasa ini langsung memicu pertanyaan serius. Banyak pihak menilai langkah tersebut berpotensi mengabaikan kemampuan industri otomotif nasional yang selama ini mampu memproduksi kendaraan niaga sejenis. Selain itu, publik juga mempertanyakan alasan pemilihan vendor dari India serta transparansi proses pengadaannya.

Rivqy menegaskan, penjelasan langsung dari direksi Agrinas sangat penting untuk meredam kecurigaan publik yang terus berkembang.

“Publik berhak tahu motif di balik impor mobil dalam jumlah fantastis itu. DPR punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, bukan justru merugikan industri dalam negeri,” ujarnya.

Menurutnya, absennya Dirut justru memperbesar ruang spekulasi mengenai transparansi proyek tersebut. Tanpa klarifikasi resmi dari pimpinan perusahaan, diskusi di parlemen menjadi mandek dan tidak mampu menjawab kegelisahan publik.

RDP Komisi VI sendiri sedianya membahas sejumlah agenda penting terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya evaluasi progres pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional serta pembiayaan program, hingga mekanisme pengawasan dan tata kelola pelaksanaannya.

Namun ketidakhadiran pimpinan Agrinas membuat forum pengawasan tersebut kehilangan momentum untuk membongkar secara terang kebijakan yang kini menjadi sorotan luas.

Komisi VI DPR memastikan akan memanggil ulang jajaran direksi Agrinas dan meminta komitmen perusahaan untuk bersikap kooperatif. 

"DPR menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan sumber daya negara harus dijalankan secara transparan dan akuntabel," tandasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)