DPD Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian dan Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menata kembali lembaga pangan dan memperkuat perusahaan BUMN yang bergerak di sektor industri pertanian.

Hal ini disampaikannya untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian pangan dengan biaya produksi murah.

Baca Juga : Panen Raya, Pemko dan Polres Padangsidimpuan Perkuat Dukungan Swasembada Pangan

Dia berpendapat bahwa dibutuhkan keberadaan institusi pangan atau BUMN yang fokus dalam urusan produksi dan sektor hulu pertanian pangan seperti PT Shang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani yang saat ini dimerger dalam holding company ID Food.

Baca Juga : Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak El Nino ‘Godzilla’ di Indonesia Timur

"ID food atau badan pangan nasional yang ada saat ini hanya fokus pada urusan distribusi logistik atau supplay chain bahan pangan. Akibatnya holding BUMN pangan ini hanya fokus berdagang," ungkapnya, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, peningkatan biaya produksi padi dan tanaman pangan lainnya saat ini sedikit banyak diakibatkan oleh ketiadaan concern pemerintah terhadap sektor hulu pertanian. Meskipun pemerintah telah meningkatkan subsidi pupuk dan bantuan mekanisasi lainnya kepada petani.

Baca Juga : GREAT Institute: 'State-Driven Economy' Strategi Prabowo Atasi Ketimpangan dan Ketergantungan Global

"Kementerian pertanian dan kementerian perindustrian membutuhkan mitra BUMN yang taktis dalam urusan produksi. Kita harus belajar bagaimana Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan produksi padi dengan biaya yang sangat murah," tegasnya.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa Prabowo adalah mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan saat ini diamanahkan menjadi pembina HKTI. Untuk itu dia yakin Prabowo memiliki visi penataan kembali lembaga pertanian yang lebih efektif.

"Sehingga kami berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikan HET beras dalam waktu dekat. Inflasi pangan strategis merupakan ancaman serius terhadap daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah," urainya.

Baca Juga : Kasus Beras Premium Abal-Abal Terungkap, Hindun Minta Tindakan Tegas

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi membuka peluang harga eceran tertinggi (HET) beras akan dinaikkan dalam waktu dekat.

Baca Juga : Hinca Panjaitan: Keterlibatan Polri di Sektor Pangan dan Energi Cerminkan Polisi Preventif

Arief mengatakan, keputusan untuk menaikan HET beras ini untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja dan biaya sewa lahan petani. 

(cw1/nusantaraterkini.co)