DPR Desak Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Saham, Deadline MSCI Dinilai Mengancam Kredibilitas Indonesia

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Anggota Komisi XI DPR Anna Mu’awanah mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan reformasi pasar saham nasional di tengah gejolak bursa yang kian mengkhawatirkan. Ia menilai rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan sekadar catatan teknis, melainkan peringatan serius terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.

Anna menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau menunda langkah strategis, terutama setelah muncul tekanan pasar pasca-rekomendasi MSCI.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

“Pemerintah tidak boleh menunda. Gejolak pasar setelah rekomendasi MSCI harus dijadikan alarm keras untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Reformasi ini mendesak agar integritas pasar terjaga, transparansi meningkat, dan iklim investasi tidak terus tergerus,” kata Anna, di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

Legislator dapil Jatim itu secara khusus menyoroti kebijakan peningkatan ambang batas kepemilikan saham publik (free float) menjadi minimal 15 persen yang hingga kini belum dijalankan secara tegas. Padahal, MSCI telah menetapkan tenggat waktu perbaikan paling lambat Mei 2026.

Menurut Anna, kegagalan memenuhi tenggat tersebut berisiko besar bagi perekonomian nasional.

Baca Juga : Rumor Bursa Ketua OJK: Misbakhun Masih Setia di DPR, Enggan Berandai-andai

“Jika Indonesia gagal memenuhi deadline MSCI, risikonya bukan main. Kepercayaan investor internasional bisa jatuh, bahkan saham-saham Indonesia terancam dikeluarkan dari indeks global MSCI. Ini akan membangun persepsi bahwa pasar modal kita tidak transparan dan berisiko tinggi,” ujarnya.

Baca Juga : IHSG Anjlok, DPR Sentil Masalah Struktural Pasar Modal: OJK Diminta Berbenah Total

Anna juga mengkritik persoalan klasik pasar saham Indonesia, yakni rendahnya keterbukaan informasi dan tingginya konsentrasi kepemilikan saham yang masih menjadi sorotan lembaga riset global. Kebijakan free float 15 persen dinilai sebagai langkah minimal untuk membenahi struktur pasar yang selama ini dianggap elitis dan rentan dimanipulasi.

“Free float 15 persen bukan sekadar angka. Ini upaya mengurangi dominasi pemilik saham mayoritas dan mencegah praktik yang merugikan investor publik,” terangnya. 

Baca Juga : Sebanyak 18 Saham RI Dicoret dari Indeks MSCI, BEI Didesak Benahi Pasar Modal

Lebih jauh, Anna mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada tataran wacana. Delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal yang telah disusun harus dieksekusi secara nyata dan terukur.

Baca Juga : IHSG Hari Ini Berpeluang Lanjut Naik ke 7.185, Ini Strategi dan Rekomendasi Saham Pilihan

“Ini soal pembuktian. Pemerintah harus menunjukkan bahwa tata kelola bursa saham Indonesia benar-benar transparan dan adil, bukan hanya indah di atas kertas,” tegasnya.

Selain kepentingan investor institusi, Anna menaruh perhatian serius pada perlindungan investor ritel yang jumlahnya terus meningkat signifikan. Ia menilai pasar modal yang tidak sehat justru berpotensi menjadikan investor kecil sebagai korban.

“Jangan sampai investor ritel menelan pil pahit karena masuk ke pasar yang cacat tata kelola. Negara wajib hadir memastikan pasar modal berintegritas dan melindungi seluruh lapisan investor,” pungkas Anna. 

(Cw1/Nusantaraterkini.co)