DPR Desak Perbaikan Transportasi Umum Usai Kenaikan BBM Non-Subsidi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap layanan transportasi umum menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026.

Ia menilai, lonjakan harga energi harus diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman sebagai alternatif mobilitas masyarakat.

Menurut Irmawan, tanpa perbaikan signifikan pada layanan transportasi umum, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui meningkatnya biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya menekan daya beli.

Baca Juga : Kecelakaan Fatal ALS di Sumsel Renggut 16 Nyawa, DPR Tekankan Pentingnya Ramp Check

“Pemerintah harus menghadirkan langkah konkret. Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan perbaikan transportasi umum agar masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang lebih hemat biaya dan energi,” ujar Irmawan, Senin (20/4/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Aceh itu menambahkan, perbaikan transportasi umum merupakan langkah strategis untuk menekan inflasi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

Ia juga menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik. Sepanjang triwulan pertama 2026, jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta tercatat mencapai 112 juta penumpang. Namun, tingginya angka tersebut belum diimbangi dengan kualitas layanan yang memadai.

Baca Juga : Insiden Kereta Bekasi Timur Telan Korban, DPR Soroti Kegagalan Sistem Monitoring

Irmawan mengungkapkan masih banyak infrastruktur penunjang yang belum layak, seperti kondisi halte yang tidak memadai hingga kepadatan berlebih di sejumlah moda transportasi.

“Masih ada halte yang bocor saat hujan dan penumpang harus berdesakan di commuter line. Ini menunjukkan perbaikan sarana dan prasarana belum merata dan belum menjamin kenyamanan,” tegasnya.

Ia menekankan, pembenahan transportasi umum tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, serta integrasi antarmoda yang lebih baik.

Baca Juga : Kecelakaan Maut di Tol Sibanceh Jadi Alarm Keselamatan Infrastruktur Jalan

Irmawan optimistis, jika pemerintah serius melakukan perbaikan menyeluruh, masyarakat akan semakin terdorong beralih ke transportasi umum. Hal ini dinilai dapat menekan konsumsi BBM nasional sekaligus mengurangi kemacetan.

“Dengan transportasi umum yang lebih baik, masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi. Dampaknya bukan hanya pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga energi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).

Baca Juga : Pemerintah Didesak Pulihkan Infrastruktur Aceh