DPR Minta Kemenkes Masifkan Edukasi Pencegahan DBD

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penanganan kasus DBD (demam berdarah dengue) menjadi prioritas nasional, mengingat kasus DBD di Indonesia kembali meningkat pada awal tahun 2024 ini.

Untuk itu, dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memasifkan kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada masyarakat dalam pencegahan DBD. Dalam kegiatan KIE, Kemenkes diminta untuk berkoordinasi aktif dengan kementerian/lembaga lainnya agar edukasi dapat berjalan lebih masif.

Baca Juga : Cegah Risiko Penularan, 900 Tenaga Kesehatan RSU Haji Medan Jalani Vaksinasi Campak

"Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerja sama untuk melakukan KIE penyakit DBD dengan kementerian dan lembaga non kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup," katanya, Kamis (23/5/2024).

Baca Juga : DPR Desak Evaluasi Total Program Internship Dokter Usai Wafatnya dr. Myta di Jambi

Aliyah menambahkan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang dimiliki pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus, namun strategi tersebut menurutnya perlu ditingkatkan menjadi produk hukum agar dapat menjadi acuan yang konkret.

"Kami juga ikut mendorong Kementerian Kesehatan segera menjadikan strategi nasional ini menjadi regulasi setingkat Kementerian Kesehatan, sehingga lebih kuat," harapnya.

Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi

Strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang dimiliki pemerintah sudah cukup bagus, namun strategi tersebut perlu ditingkatkan menjadi produk hukum agar dapat menjadi acuan yang konkret.

Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara

Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewi Asmara mengatakan Kemenkes seharusnya memiliki persiapan pencegahan yang masif agar kasus DBD dapat diantisipasi dan tidak lantas meningkat.

Ia pun meminta Kemenkes mengevaluasi efektivitas program-program pencegahan yang telah dilakukan Kemenkes selama ini. Mengingat, kasus DBD masih tinggi setiap tahunnya.

Baca Juga : DBD di Sumsel Capai 1.426 Kasus per Mei 2026: Palembang Tertinggi, Tren Menurun

"Ke depan tidak terjadi peningkatan kasus dengue dan yang kemudian menyebabkan kematian ini bagaimana upaya strategis? Karena satu sisi Bapak (Menteri) mengatakan ini adalah siklus tahunan. So what kalau siklus tahunan? Apa mau dibiarin setiap siklus tahunan yang mati-mati (dibiarkan) aja gitu? Daerah perkotaan yang banyak dan juga kan tentunya saya yakin tidak seperti itu yang dimaksudkan," tegas Dewi.

Baca Juga : Waspada Lonjakan DBD, Dinkes Sumsel Prediksi Puncak Kasus Terjadi Hingga Februari

Dewi menambahkan, edukasi gerakan 3M (menguras, mengubur, dan menutup) seharusnya tidak hanya menjadi jargon saja, melainkan benar-benar menjadi edukasi masif yang dipastikan masyarakat terus disadarkan untuk melakukannya. Sehingga dapat efektif dan berkelanjutan.

"Kita tidak bosan-bosannya mengatakan cuci tangan, tapi di masyarakat gerakan cuci tangan paling efektif hanya ketika pandemi, setelah itu ya ingat-ingat lupa. Tapi itulah masyarakat harus disadarkan dengan berkelanjutan. Kami ingin tahu bahwa yang 3M ini kalau nggak efektif, upayanya seperti apa?" tanya Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, Legislator Dapil Jawa Barat IV ini juga mempertanyakan potensi pencegahan melalui vaksin dengue yang juga telah direkomendasikan oleh WHO (World Health Organization). Kemenkes diminta untuk mempertimbangkan rekomendasi WHO tersebut untuk diterapkan di Indonesia.

"Ini apakah tidak mungkin? mengingat seperti polio lah, akhirnya Indonesia bahkan memproduksi obat polio. Kalau memang (DBD) ini tahunan, apa tidak pernah terpikirkan untuk memasukkan vaksinasi ini paling tidak buat anak-anak lah. Jadi pengawasan terhadap sekolah, dan vaksin ini masuk ke dalam program vaksin nasional, kan katanya tiap tahun," lanjutnya.

Diketahui, pemerintah melalui Kemenkes memiliki strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025. Tujuan strategi tersebut adalah untuk menurunkan beban kesehatan masyarakat akibat dengue.

Adapun, target utama penanggulangan dengue 2021-2025 yaitu, menurunkan incidence rate (IR) dengue menjadi  ≤49 per 100.000 penduduk pada 90%  kabupaten/kota pada tahun 2025; dan menurunkan angka kematian dengue menjadi 0,5% pada tahun 2025.

(cw1/nusantaraterkini.co)