DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana War Tiket Haji

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang wacana penerapan sistem “war tiket haji” yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu sistem antrean haji yang selama ini telah berjalan serta mencederai rasa keadilan bagi calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun.

“Wacana ini perlu dikaji ulang. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun dan dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat, tetapi justru tergeser akibat sistem ini. Kebijakan harus berpihak pada keadilan jemaah, bukan sekadar adu cepat,” ujar Maman, Senin (13/4/2026).

Baca Juga : Angka Kemiskinan Capai 23,85 Juta, Maman: Pemerintah Harus Lebih Bekerja Keras

Wacana “war tiket haji” mencuat sebagai salah satu opsi untuk merespons panjangnya antrean haji di Indonesia. Namun, Maman menilai skema berbasis kecepatan akses teknologi tersebut berisiko merugikan jemaah yang sudah berada dalam daftar tunggu.

Baca Juga : Penerima Bansos Main Judi Online Dicoret, Komisi VIII: Pastikan Validasi Data

Selain itu, ia juga menyoroti potensi kesenjangan akses digital yang dapat muncul jika sistem tersebut diterapkan. Menurutnya, masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan dibandingkan dengan jemaah di wilayah perkotaan.

“Bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang internetnya terbatas? Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu menekankan bahwa ibadah haji merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada solusi jangka panjang, seperti penguatan diplomasi kuota dengan pemerintah Arab Saudi serta perbaikan tata kelola manajemen haji.

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

“Sistem ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada transparansi data antrean dan solusi yang lebih substansial agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Penerbangan Delay, Kepulangan Jemaah Haji Kloter 2 Medan ke Tanah Air Tertunda