Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak mengulang persoalan klasik mudik Lebaran, yakni jalan rusak, rest area minim dan rekayasa lalu lintas yang terlambat.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko, menegaskan, persiapan Mudik Lebaran 2026 harus dilakukan secara matang, menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam.
Baca Juga : Jadi Nadi Ekonomi Asahan: Stasiun Kisaran Pecahkan Rekor Layani 54 Ribu Penumpang
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan masih menjadi titik rawan yang berpotensi membahayakan keselamatan pemudik jika tidak segera ditangani. Ia menyoroti pentingnya preservasi jalan nasional dan jalan tol yang harus diselesaikan jauh sebelum puncak arus mudik.
Baca Juga : Polri Klaim Pengamanan Mudik Lebaran 2026 Sukses: Angka Fatalitas Turun 30% dan Kepuasan Publik Capai 88,5%
“Setiap tahun masalahnya berulang. Jalan rusak dibiarkan terlalu lama dan baru diperbaiki menjelang mudik. Ini berbahaya dan tidak bisa terus ditoleransi,” katanya, Sabtu (31/1/2026).
Ia menekankan, keterlambatan perbaikan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan publik. Pemerintah diminta memastikan tidak ada ruas jalan yang menjadi jebakan bagi pemudik akibat lubang, permukaan rusak, atau proyek yang belum rampung.
Baca Juga : Akses Terhambat, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Komplek Deli Asri yang Rusak Parah
Selain jalan nasional, kesiapan jalan tol juga menjadi sorotan. Sudjatmiko menyebut pengelola tol memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kelancaran mudik.
Baca Juga : Kecelakaan Maut di Tol Sibanceh Jadi Alarm Keselamatan Infrastruktur Jalan
Ia mengapresiasi rencana PT Jasa Marga yang akan mengoperasikan empat ruas tol fungsional secara gratis, namun menegaskan pengawasan tetap diperlukan.
“Tol fungsional jangan hanya dibuka, tapi harus dipastikan benar-benar aman dan layak dilalui,” ujarnya.
Baca Juga : Sofwan Dedy Ardyanto: Diskon Tiket dan Insentif Transportasi Bisa Pulihkan Daya Beli Masyarakat
Sudjatmiko juga mengkritik minimnya tempat peristirahatan yang kerap menyebabkan pemudik kelelahan dan memicu kecelakaan. Ia meminta penambahan rest area dan fasilitas darurat di jalur mudik utama.
Baca Juga : Gangguan GPS Berulang, Komisi V DPR Desak Evaluasi Sistem Navigasi Udara Nasional
Tak kalah penting, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlambat menyiapkan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian, kepolisian, pemerintah daerah, dan pengelola jalan harus dilakukan sejak dini, bukan mendadak menjelang Lebaran.
“Jangan sampai keselamatan masyarakat dikorbankan karena perencanaan yang lemah. Mudik Lebaran 2026 harus dipersiapkan serius, bukan sekadar rutinitas tahunan,” tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
