Fenomena Kepala Daerah Naikan PBB Ugal-ugalan, Pengamat: Masyarakat Tak Percaya Pemerintahan Prabowo

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Perlawanan masyarakat Kabupaten Pati terhadap Bupati Pati, Sudewo atas kenaikan PBB sebesar 250% harus menjadi perhatian daerah lain yang juga menaikkan PBB secara gila-gilaan bahkan ada yang mencapai 1.000% daerah Cirebon dan 1.202% di Kabupaten Jombang.

Hal ini disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi fenomena Kepala Daerah yang ugal-ugalan menaikkan tarif PBB secara tidak wajar.

Apalagi, sambung Fernando, jika sudah ada penggalangan untuk melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di daerah lain merespon kenaikan PBB di daerahnya. Gejolak yang terjadi di Pati dan kemungkinan di daerah lain apabila tidak ditanggapi secara serius akan memberikan dampak terhadap situasi nasional. 

Baca Juga : Kapolrestabes Medan Sembelih 27 Hewan Kurban, Bentuk Kepedulian Polri Terhadap Masyarakat

Terlebih, berdasarkan keterangan Bupati Jombang bahwa kenaikan PBB yang sangat besar merupakan rekomendasi dari pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. 

Tentu informasi tersebut tidak hanya membuat kemarahan masyarakat kepada pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. Selain itu akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya dianggap menyengsarakan rakyat demi janji-janji politiknya. 

"Akhirnya kepercayaan masyarakat semakin tergerus karena pada saat kampanye Prabowo banyak berjanji akan memberikan gratis dan subsidi kepada masyarakat namun yang dirasakan malah sebaliknya yaitu kenaikan pajak dan beban biaya hidup," tegasnya, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga : Sartono Hutomo Salurkan Bantuan Infrastruktur dan Dukung Penguatan UMKM

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pati Sudewo secara pribadi memutuskan menaikkan PBB 250 persen yang menyulut emosi warga Pati dan sempat juga menantang dan mengancam warganya jika menolak keputusannya yang pada akhirnya berakhir rusuh yang berujung dengan dikeluarkannya Hak Angket oleh DPRD Pati. 

(cw1/nusantaraterkini.co).