Gelar Perkara OTT Pejabat BPPD Sidoarjo Makan Waktu Lebih dari Sehari, Ini Penjelasan KPK

Gelar Perkara OTT Pejabat BPPD Sidoarjo Makan Waktu Lebih dari Sehari, Ini Penjelasan KPK

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo sampai memakan waktu lebih dari satu hari.

Baca Juga : KPK Geledah Rumah Silmy Karim, Pengamanan Ketat Brimob Warnai Proses Penyidikan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hal ini karena KPK sedang berusaha untuk melengkapi yang bukan hanya bukti-bukti.

Baca Juga : KPK Didorong Transparan Tangani Kasus Silmy Karim

“Salah satunya karena kita sebenarnya sedang berusaha untuk melengkapi, bukan hanya buktinya tapi juga pihak-pihak yang semestinya turut dipertanggung jawabkan dalam kasus ini. Bukan hanya saudara SW ini yang harus dipertanggung jawabkan,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan, banyak kasus-kasus lain dimana KPK baru bisa mengumpulkan secara lengkap, dalam waktu lebih dari satu hari. Teruntuk kasus ini KPK sudah berusaha untuk menyelesaikannya dalam 1x24 jam.

Baca Juga : Jelang Gelar Perkara Ijazah Jokowi, Kubu Roy Suryo Desak Polda Metro Buka-bukaan Barang Bukti

“Jadi kami kemarin masih menunggu, berharap menemukan pihak-pihak lain tersebut itu dalam tempo yang tidak lebih dari 1x24 jam,” jelasnya. 

Baca Juga : Polres Tapteng Keluarkan SP2HP Kasus Pencemaran Nama Baik Ketua DPD HIMONI

Karena itu dia berharap pada saat expose pihak-pihak terkait yang harus dimintakan keterangan menjadi lebih lengkap.

“Tapi karena belum, akhirnya kami update lebih dahulu kasus ini, tentu dengan komitmen bahwa pihak-pihak yang lain tersebut akan kami terus lakukan prosedur hukum sebagaimana mestinya,” ujarnya. 

Baca Juga : Geledah Kantor KUPP OKI, Kejati Sumsel Sita 17 Bundel Dokumen SPB

Jika dalam satu sampai dua panggilan tidak ada jawaban, maka KPK diungkapkannya akan melakukan penjemputan paksa.

Baca Juga : Kejati Sumsel Sita Uang Rp436 Juta dari Penangkapan Wakil Bupati PALI

Pada kesempatan yang sama, ia menerangkan expose berjalan alot dikarenakan setiap expose itu tidak sederhana.

“Maka semuanya kemudian pasti ada banyak hal-hal baik, teknis hukum maupun strategi penegakannya yang kami perdebatkan. Jadi bahwa expose alot, rata-rata alot, tidak ada yang tidak alot, termasuk yang ini,” terangnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan satu tersangka pada kasus dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo yakni Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo SW.

(mr6/nusantaraterkini.co)