Hakim Skors Sidang Penghentian Perkara Haji Halim, JPU Diperintah Perbaiki Berkas SKP2

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang memutuskan untuk menskors sidang penetapan penghentian perkara korupsi atas nama almarhum Kemas Haji Abdul Halim Ali. Hakim menilai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum lengkap secara materil.

Langkah ini diambil Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra setelah tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan terkait ketidakjelasan status aset dan barang bukti dalam dokumen tersebut. Hakim menilai dokumen administratif tersebut harus menjamin kepastian hukum bagi ahli waris, terutama karena perkara gugur demi hukum setelah terdakwa meninggal dunia pada, 22 Januari 2026.

Baca Juga : Kasus Pencabulan Bocah 10 Tahun di Sako Palembang Masuki Tahap Persidangan, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

"JPU, perbaiki dan lengkapi SKP2 terdakwa Kemas Haji Halim. Pukul 16.00 WIB sore ini sidang kita lanjutkan," ujar Fauzi Isra, di ruang sidang, Senin (2/2/2026).

Baca Juga : Terbukti Peras Pejabat Pakai Seragam Jaksa Palsu, Oknum PNS Way Kanan Divonis 44 Bulan Penjara

Penasihat hukum almarhum dari Kantor Hukum JM & Partners, Fadhil Indrapraja menilai SKP2 yang disusun JPU Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin saat ini berpotensi memicu persoalan hukum baru. Hal ini jika tidak mengatur nasib barang bukti yang disita secara eksplisit.

“Jika perkara ini gugur karena klien kami meninggal dunia, maka status barang bukti harus dinyatakan secara jelas. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keluarga dan ahli waris,” ucap Fadhil usai persidangan.

Baca Juga : Geledah Kantor KUPP OKI, Kejati Sumsel Sita 17 Bundel Dokumen SPB

(Tia/Nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Tiga Petinggi BGN Dibekuk Kejagung, FABEM Desak Usut Tuntas hingga ke Akar