Harga Beras Bergejolak, DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA—Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa gonjang-ganjing harga beras yang terus terjadi bukan sekadar persoalan pasar. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola pangan nasional. 

Firman menilai, instabilitas harga beras menunjukkan bahwa sistem distribusi dan pengawasan pemerintah masih rapuh. Jika negara terus membiarkan harga beras berfluktuasi tanpa kendali, sebutnya, maka yang menjadi korban adalah petani dan rakyat kecil sebagai konsumen utama.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

“Masalah ini tidak bisa terus-menerus diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara wajib hadir. Kalau tidak, kita sedang membiarkan spekulan dan kartel memainkan nasib petani dan masyarakat,” tegasnya, di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

Sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian dan pangan, Firman mendorong pemerintah melakukan langkah konkret dan terukur. Pertama, pemerintah harus segera memperbaiki rantai distribusi beras dari hulu ke hilir. Menurutnya, mahalnya harga beras di tingkat konsumen sering kali bukan disebabkan oleh harga di tingkat petani, melainkan oleh panjangnya mata rantai distribusi dan buruknya sistem logistik.

Kedua, Firman meminta negara serius mendukung petani lokal. Bantuan teknologi pertanian, benih unggul, pupuk, dan akses pasar harus menjadi prioritas, bukan sekadar program seremonial. 

Baca Juga : Alex Indra Lukman: Negara Tak Cukup Urus Hutan Hanya dengan Doa

“Kalau produktivitas petani naik dan kualitas beras lokal membaik, ketergantungan pada impor bisa ditekan. Ini soal kedaulatan pangan,” ujarnya.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Bongkar Mafia Pangan Pemicu Kenaikan Harga Minyak Goreng

Ketiga, Firman menekankan pentingnya stok beras nasional yang kuat dan dikelola secara transparan. Stok ini harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga, bukan hanya angka di atas kertas.  Ia mengingatkan bahwa tanpa cadangan beras yang memadai, negara akan selalu berada pada posisi lemah saat terjadi gejolak harga.

Keempat, Firman mendesak pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan pasar. Praktik spekulasi, penimbunan, dan permainan harga oleh oknum pelaku usaha harus ditindak tegas. 

Baca Juga : Kepala BGN Baru Diminta Berani Bersihkan MBG dari Unsur Politik dan Bisnis

“Jangan biarkan mafia pangan menguasai pasar. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir pemain yang mencari untung di tengah penderitaan rakyat,” katanya.

Baca Juga : Firman Soebagyo: Pancasila Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafal

Terakhir, Firman juga membuka opsi kerja sama internasional dengan negara-negara penghasil beras untuk menjaga stabilitas harga global. Namun ia menegaskan, kerja sama itu tidak boleh mengorbankan petani dalam negeri. 

“Impor hanya alat penyangga, bukan solusi permanen. Kedaulatan pangan harus tetap bertumpu pada kekuatan produksi nasional,” lanjutnya.

Firman menilai, tanpa keberanian politik dan kebijakan yang berpihak pada petani serta rakyat, gejolak harga beras akan terus berulang. Ia pun meminta pemerintah tidak lagi ragu mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas pangan dan keadilan ekonomi nasional. 

(LS/Nusantaraterkini.co)