Herman Khaeron Soroti Pengadaan Mobil Pikap dari India, Desak Transparansi dan Prioritaskan Produk Lokal

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pengadaan mobil pikap impor dari India yang disebut-sebut akan digunakan untuk mendukung operasional program koperasi kelurahan dan percepatan misi “Nisamara Kuti”.

Dalam pernyataannya, Herman menyoroti minimnya keterbukaan pemerintah terkait jenis kendaraan, spesifikasi teknis, hingga skema pengalokasian anggaran. Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan nilai impor kendaraan disebut menyentuh angka sekitar Rp100 miliar.

Baca Juga : Rayakan Iduladha, Wali Kota Medan Rico Waas Salurkan Sapi Kurban 1 Ton dari Presiden Prabowo

“Tidak pernah dijelaskan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Ini anggaran besar, semestinya terbuka ke publik dan dibahas secara transparan bersama DPR,” tegas Herman, Jumat (27/8/2026).

Baca Juga : Anies Baswedan Soroti Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Jujur soal Kondisi Ekonomi

Herman menilai, setiap pengadaan dengan nilai signifikan wajib memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan adaptabilitas. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terlebih jika pengadaan tersebut berkaitan dengan program strategis nasional.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan misi koperasi kelurahan memang penting untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan menjembatani kebutuhan dasar masyarakat. Namun, urgensi program tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur dan kajian teknis yang memadai.

Baca Juga : Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Wamen Imipas, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

“Karena ini menyangkut uang rakyat, harus jelas dasar kajiannya, kebutuhan riilnya, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Baca Juga : Golkar MPR Dukung Penuh Kebijakan Penempatan DHE SDA dan Ekspor Satu Pintu

Isu paling krusial, lanjut Herman, adalah keputusan untuk mengimpor kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu. Ia menilai kebijakan impor justru berpotensi menggerus peluang usaha dalam negeri.

Herman bahkan mengaitkan hal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penguatan industri nasional dan optimalisasi anggaran sebagai stimulus ekonomi domestik.

Baca Juga : Dapur SPPG di Deliserdang Dimonopoli, Warga Pasar Gambir Menduga ada Udang Dibalik Batu

“Kalau ini bisa diserap oleh industri lokal, dampaknya akan jauh lebih besar. Ada value added, ada perputaran ekonomi, ada penyerapan tenaga kerja. Kalau impor, kita kehilangan instrumen pertumbuhan itu,” katanya.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Ia juga mempertanyakan aspek keberlanjutan kendaraan impor tersebut, mulai dari ketersediaan suku cadang, jaringan servis di daerah, hingga kesiapan distribusi ke desa-desa.

“Mobil itu butuh perawatan, butuh suku cadang. Kalau tidak ada perwakilan atau bengkel resminya di daerah, bagaimana nasib operasionalnya nanti?” terang Wakil Ketua BAKN DPR ini.

Herman menyatakan sependapat agar proses pengadaan ditunda sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah yang disertai kajian komprehensif. 

Ia menyebut sudah ada ribuan unit kendaraan yang masuk ke Indonesia, sehingga perlu kepastian hukum dan administratif sebelum program dijalankan lebih jauh.

Menurutnya, badan atau institusi pelaksana yang ditunjuk negara wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.

“Ke depan, setiap rencana kegiatan harus berbasis kajian teknis yang memadai dan benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan strategis justru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)