Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Abdullah Rasyid ditengah kesibukannya.

Kepada wartawan, ia menyampaikan perihal implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi pondasi utama transformasi kelembagaan yang lebih adaptif, modern, dan berdampak luas.

Baca Juga : Abdullah Rasyid: Restorative Justice dan Rehabilitasi Momentum Atasi Overkapasitas Lapas

Mahasiswa Doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini juga mengatakan sektor Imigrasi kini diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mempermudah mobilitas global. “Termasuk penyederhanaan regulasi visa seperti Business Visa dan Golden Visa,” katanya, Minggu (29/3/2026).

Kebijakan ini, katanya, dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi serta mempercepat arus masuk pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia.

“Imigrasi hari ini harus mampu menjadi fasilitator pembangunan, bukan sekadar penjaga pintu masuk negara,” tegasnya.

Baca Juga : Krisis Selat Hormuz dan Momentum Indonesia Membangun Ekonomi Selat

Selain itu, masih dikatakan pria yang akrab disapa Rasyid itu, digitalisasi layanan melalui penguatan sistem berbasis teknologi dan penambahan autogate diberbagai titik pemeriksaan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalulintas orang.

Di sisi lain, sambung Rasyid, penguatan pengamanan wilayah perbatasan serta edukasi hukum kepada masyarakat desa juga terus dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.

Sementara itu, pada sektor pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.

Baca Juga : Realisasi Investasi Sumsel Triwulan I 2026 Tembus Rp12,96 Triliun, PMDN Jadi Penopang Utama

Rasyid menyebut bahwa lembaga pemasyarakatan ke depan harus menjadi pusat pemberdayaan bagi warga binaan.

“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, melainkan juga ruang pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat,” terangnya.

Pengembangan UMKM Warga Binaan

Berbagai program seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, hingga pengembangan UMKM berbasis karya warga binaan menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Baca Juga : Herman Khaeron Optimistis Target Ekonomi 2027 Tercapai di Tengah Ketidakpastian Global

Tak hanya itu, masih dikatakan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pembangunan dapur sehat untuk mendukung pemenuhan gizi serta penyediaan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan juga menjadi prioritas dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.

Dalam aspek lain, kementerian juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti solar cell dan biogas, khususnya di wilayah 3T dan perbatasan, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar unit pelaksana teknis turut memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

Baca Juga : Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Wamen Imipas, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Di bidang sumber daya manusia, peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui pendidikan vokasi dan pembelajaran digital berbasis MOOC, serta dukungan fasilitas seperti rumah dinas guna meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Rasyid menegaskan, keseluruhan program ini mencerminkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pelayanan, pemberdayaan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

“Ini adalah arah baru—imigrasi yang berdaya saing global dan pemasyarakatan yang produktif, humanis, serta berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga : Pembinaan WBP, Abdullah Rasyid: Harus Diarahkan Tentang Keterampilan Produktif

(Akb/nusantaraterkini.co)