Impor Elektronik Dibatasi, DPR: Pemerintah Wajib Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

Impor Elektronik Dibatasi, DPR: Pemerintah Wajib Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pembatasan impor AC, kulkas dan TV oleh pemerintah dinilai merupakan hal baik karena bertujuan memperkuat industri elektronika dalam negeri.

Baca Juga : Impor 100 Ribu Pick-Up dari India Disorot, Hensa: Ancaman Serius bagi Industri Nasional

Namun pemerintah juga perlu memperkuat daya saing produk dalam negeri, terutama di pasar e-commerce.

Baca Juga : Impor Pick-Up India Picu Polemik, DPR Desak Transparansi Pemerintah

“Seringkali, pasar e-commerce selalu menjadi pintu masuk prosuk-produk impor,” kata Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, menanggapi pertanyaan soal Pembatasan Barang elektronik Impor, Minggu (14/4/2024).

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, berbicara mengenai daya saing maka sangat terkait erat antara lain dengan dua hal.

Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi

Pertama implementasi standardisasi produk, baik standar nasional (SNI) maupun standar global, yang muaranya adalah jaminan kualitas produk. Kedua, kemandirian bahan baku dan bahan penolong di industri elektronika.

Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor bahan baku dan barang penolong untuk industri elektronika cukup tinggi.

Pada tahun 2023, total impor bahan baku dan barang penolong untuk industri elektronik mencapai 183.699,6 ribu ton. Nilai impor (CIF) pada tahun yang sama mencapai 171.913,0 juta dolar AS.

“Karena itu, momentum pembatasan impor harus dibarengi dengan roadmap yang jelas untuk mengatasi berbagai keterbatasan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di antara keterbatasan itu antara lain, keterbatasan sumber daya, di mana bahan baku seperti chip dan komponen elektronika harus diimpor dari negara seperti Jepang dan Korea Selatan.

“Industri bahan baku dan komponen elektronik perlu terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini,” ujar politisi PKS ini.

Selain itu, diperlukan regulasi yang tepat, bukan hanya untuk menjaga iklim usaha industri di dalam negeri tetap kondusif, namun juga menyiasati aturan WTO yang melarang penutupan pintu impor produk luar negeri.

(cw1/nusantaraterkini.co)