Jaga Stabilitas Papua Pegunungan, Elius Pase Ingatkan Hindari Lobi Politik dalam Seleksi Sekda

Nusantaraterkini.co, PAPUA – Aktivis sosial sekaligus tokoh muda Papua, Elius Pase, mengimbau seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menjaga kondusivitas selama proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) yang tengah berlangsung.

Elius menegaskan, tahapan seleksi Sekda saat ini telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses tersebut dan memberikan kepercayaan penuh kepada panitia seleksi agar dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan.

Menurutnya, berbagai upaya pendekatan atau lobi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum hasil resmi diumumkan justru berpotensi mencederai integritas proses seleksi. Hal itu juga dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem yang sedang berjalan.

Baca Juga : Beasiswa Mandek, 56 Mahasiswa Papua di Luar Negeri Menanti Kepastian DO: Pemerintah Pusat Ambil Alih

“Sebagai pejabat publik, sudah seharusnya menjaga komunikasi yang sehat dan menghormati setiap tahapan yang sedang berlangsung,” ujar Elius kepada awak media, Selasa (17/3/2026).

Lebih lanjut, Elius mengingatkan agar ambisi dalam meraih jabatan strategis tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, terutama masyarakat asli Papua di wilayah Papua Pegunungan.

Ia juga menyoroti persoalan anggota DPRK jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang hingga kini di beberapa kabupaten belum dilantik. Menurutnya, isu tersebut tidak boleh dijadikan alat dalam dinamika perebutan jabatan Sekda.

Baca Juga : Kerusuhan di Papua Pegunungan: Mobil Dibakar, Ayah dan Anak Tewas Terpanggang

“Masih ada persoalan penting seperti pelantikan anggota DPRK di sejumlah daerah. Itu seharusnya menjadi perhatian bersama, bukan dijadikan komoditas politik,” tegasnya.

Elius menilai, sikap arogan serta manuver politik yang berlebihan dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tetap menjaga stabilitas daerah.

Ia juga berharap Menteri Dalam Negeri tidak merespons berbagai upaya lobi yang dilakukan sebelum proses seleksi selesai secara resmi. Dengan begitu, hasil seleksi nantinya benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

(Dra/nusantaraterkini.co).