Jalan Rusak Bikin Ibu Melahirkan di Jalan, DPR: Negara Gagal Lindungi Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Insiden ini kembali membuka borok lama: buruknya infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan warga.

Akses jalan menuju puskesmas yang rusak parah, bergelombang, dan sulit dilalui kendaraan umum membuat proses evakuasi medis menjadi terhambat. 

Baca Juga : Ini Daerah Sumber Harta Karun Incaran Dunia yang Diusulkan Jadi Wilayah Tambang

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bukti nyata kegagalan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.

Baca Juga : Tak Diberi Uang oleh Sang Ibu, Pria di Mamuju Bakar Rumah Orangtua

“Ini bukan sekadar soal jalan rusak. Ini soal nyawa manusia. Ketika seorang ibu harus melahirkan di jalan karena akses kesehatan terhambat, di situlah negara gagal hadir,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menyoroti masih lebarnya jurang ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini kerap tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga : Akses Terhambat, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Komplek Deli Asri yang Rusak Parah

“Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan anggaran atau teknis. Ini soal prioritas. Kalau infrastruktur dasar saja diabaikan, lalu untuk siapa pembangunan itu dilakukan?” kritik politisi yang akrab disapa Ninik.

Baca Juga : Kondisi Jalan Memprihatinkan, Pengguna Jalan Harapkan Perbaikan Segera

Lebih jauh, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk berhenti bekerja secara parsial dan mulai membangun sistem terintegrasi antara infrastruktur dan layanan kesehatan. Tanpa itu, kasus serupa dinilai akan terus berulang.

Komisi IX DPR juga menilai lambannya respons pemerintah dalam memperbaiki akses jalan di wilayah terpencil sebagai bentuk pembiaran terhadap risiko kematian yang sebenarnya bisa dicegah

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

“Tidak boleh ada lagi warga yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk mencapai fasilitas kesehatan. Ini pelanggaran terhadap hak dasar dan bentuk ketidakadilan yang nyata,” ujarnya.

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

Selain perbaikan jalan, DPR mendorong langkah konkret seperti penguatan layanan puskesmas, optimalisasi posyandu, hingga penyediaan ambulans desa. Namun, ia menegaskan bahwa solusi tambal sulam tidak cukup tanpa keberpihakan politik anggaran yang jelas.

“Selama tidak ada keberanian politik untuk menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama, tragedi seperti ini hanya akan jadi berita berulang tanpa solusi nyata,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)