Kapal Pertamina Tertahan, DPR Soroti Lemahnya Diplomasi Pemerintah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Desakan agar Prabowo Subianto turun langsung mengatasi kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz kian menguat di tengah konflik global. Anggota Komisi XII DPR Syafruddin menilai pemerintah terkesan lamban dan terlalu bertumpu pada jalur birokrasi, di tengah situasi geopolitik yang sudah masuk kategori darurat.

Menurutnya, pendekatan teknokratis melalui kementerian tidak lagi memadai menghadapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah Iran mengambil langkah ekstrem dengan menutup jalur pelayaran strategis tersebut sebagai respons atas ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga : Harga Minyak Dunia Kembali Melonjak, Ketidakpastian Konflik Iran Picu Kekhawatiran Pasar

“Ini bukan situasi normal. Ketika jalur distribusi energi global terganggu dan aset negara tertahan, Presiden tidak bisa bersembunyi di balik laporan menteri,” kata Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Baca Juga : IRGC: 23 Kapal Lintasi Selat Hormuz di Bawah Pengawasan Ketat Iran

Ia secara tegas menyebut, absennya komunikasi langsung antar kepala negara justru melemahkan posisi tawar Indonesia. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki modal diplomatik sebagai negara non-blok yang seharusnya bisa memainkan peran lebih strategis di tengah konflik.

Kritik ini sekaligus menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai belum menunjukkan sense of urgency dalam melindungi kepentingan nasional. Meski Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI di Teheran disebut telah melakukan langkah diplomasi.

Baca Juga : Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dikritik di Tengah Tantangan Ekonomi, Gerindra Beri Pembelaan

Syafruddin menilai upaya tersebut masih bersifat prosedural dan belum menyentuh level pengambilan keputusan tertinggi.

Baca Juga : Usai 5 Jam Bertemu Putin di Kremlin, Prabowo Lanjut ke Paris Temui Macron

“Diplomasi teknis itu penting, tapi dalam situasi krisis seperti ini, yang dibutuhkan adalah tekanan politik tingkat tinggi. Tanpa itu, proses bisa berlarut-larut dan berisiko,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini bukan sekadar isu bilateral, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas energi global termasuk Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam konteks ini, Syafruddin juga menyentil lemahnya strategi jangka panjang pemerintah di sektor energi. Ketergantungan pada jalur rawan konflik disebut sebagai bukti belum seriusnya upaya diversifikasi pasokan energi nasional.

“Setiap krisis selalu berulang di titik yang sama, tapi respons kita tetap reaktif. Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan strategis energi nasional,” tegasnya.

Ia pun menegaskan, keterlibatan langsung Presiden bukan hanya soal penyelamatan kapal tanker, tetapi juga ujian kepemimpinan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional di tengah tekanan geopolitik global.

“Kalau dalam situasi seperti ini Presiden tidak tampil di depan, lalu kapan lagi negara menunjukkan kehadirannya?” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)