Kelola Rp28,5 M per Hari, Palembang jadi Serapan Terbesar Program MBG di Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut operasional harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan anggaran fantastis sebesar Rp28,568 miliar per hari, dengan Kota Palembang tercatat sebagai wilayah serapan terbesar mencapai Rp7,502 miliar.

Besarnya alokasi di Kota Palembang sejalan dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 498.103 orang, yang dilayani oleh 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta didukung oleh 8.836 relawan.

Baca Juga : Realisasi MBG Naik 17,5 Persen, Pemerintah Gelontorkan Rp88,15 Triliun hingga Mei 2026

Secara keseluruhan di tingkat provinsi, program ini melayani 1.909.425 orang melalui 708 SPPG yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Baca Juga : Tiga Petinggi BGN Dibekuk Kejagung, FABEM Desak Usut Tuntas hingga ke Akar

"Dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel, Palembang memakan anggaran terbanyak hingga Rp7,502 miliar per harinya," ujar Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, Minggu (1/3/2026).

Rincian pengeluaran harian sebesar Rp28,5 miliar tersebut mencakup pembelian bahan pokok senilai Rp17,948 miliar, honor bagi 33.276 relawan sebesar Rp3,327 miliar, insentif harian total Rp4,428 miliar, serta biaya operasional lainnya mencapai Rp3,044 miliar.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Guna mengawal dana besar tersebut, BGN mewajibkan setiap SPPG untuk melakukan transparansi anggaran secara terbuka melalui media sosial mulai, Senin (2/3/2026).

Baca Juga : Komisi IX DPR Kaget Ada Pengadaan Motor Listrik hingga TV di BGN, Irma: Kalau Dibahas Pasti Kami Tolak

Setiap satuan pelayanan wajib mengunggah menu harian, kandungan gizi, hingga rincian harga beli bahan baku ke akun resmi Instagram, Facebook, maupun TikTok.

Langkah ini diterapkan sebagai sarana kontrol publik untuk mencegah praktik penggelembungan harga (mark-up) maupun penurunan kualitas bahan pangan.

Baca Juga : Dua Orang Meninggal Saat Kecelakaan Beruntun di Bawah LRT Cinde Palembang

"Melalui platform tersebut, menu harian, kandungan gizi, hingga rincian harga wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Jika ditemukan indikasi mark-up, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa turun langsung dan mengecek, karena itu berpotensi mengarah pada pelanggaran," tegasnya.

Baca Juga : Polda Sumsel Ringkus 137 Tersangka Kasus 3C Selama Mei 2026

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru megatakan jika pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab kolektif demi memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menuturkan setiap kekurangan yang ditemukan harus segera diperbaiki guna menjamin keberhasilan pemenuhan gizi generasi muda di Bumi Sriwijaya.

"Pengawasan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan," pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)