Kemendagri Minta Pemda Tahan Euforia Tahun Baru, Utamakan Empati di Tengah Bencana

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah agar tidak menggelar perayaan Tahun Baru secara berlebihan. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah dilanda bencana alam.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, kondisi nasional saat ini menuntut seluruh unsur pemerintahan untuk mengedepankan empati dan kewaspadaan, bukan euforia.

“Situasi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak saudara kita yang sedang menghadapi ujian berat dan masih berada dalam kondisi siaga bencana,” ujar Bima, Minggu (21/12/2025).

Baca Juga : Mendagri Instruksikan Segera Realiasasikan TKD untuk Percepatan Rehabilitasi Bencana

Menurutnya, banyak kepala daerah di wilayah terdampak bencana masih fokus melakukan evakuasi, pemulihan, serta distribusi bantuan logistik. Oleh sebab itu, daerah yang relatif aman diminta menunjukkan solidaritas nyata.

“Tidak bijak dan tidak pantas jika ada perayaan di tengah penderitaan. Bersuka cita di saat orang lain berduka jelas tidak mencerminkan empati,” tegasnya.

Bima menilai pergantian tahun seharusnya dapat dimaknai secara lebih reflektif, seperti dengan doa bersama, kegiatan keagamaan, serta aksi solidaritas sosial untuk membantu para korban bencana.

Baca Juga : Pemda Diminta Proaktif Cegah Kekerasan Seksual, DPR Dorong Hotline Pengaduan 24 Jam

“Pergantian tahun bisa diisi dengan doa, refleksi, dan kepedulian sosial, bukan perayaan yang berlebihan dan tidak sensitif terhadap kondisi bangsa,” tambahnya.

Selain itu, Kemendagri juga menginstruksikan para kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lanjutan. Perjalanan ke luar negeri pun diminta untuk ditunda.

“Kepala daerah harus siaga di daerahnya. Jangan bepergian ke luar negeri, agar tidak menimbulkan persoalan ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpinnya,” ujarnya.

Baca Juga : Kapolda Sumut: Perayaan Malam Tahun Baru di Medan Aman dan Kondusif

Komisi II DPR Dukung Imbauan Kemendagri

Dukungan serupa disampaikan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menilai pemerintah daerah seharusnya menahan diri dari perayaan Tahun Baru yang berlebihan sebagai bentuk penghormatan terhadap korban bencana.

“Kita perlu menghormati kondisi ini dengan tidak berlebih-lebihan. Saya rasa pemda tidak perlu merayakan tahun baru secara mewah,” katanya.

Baca Juga : Polda Sumut Prioritaskan Keamanan Ibadah dan Perayaan Tahun Baru dengan Pendekatan Humanis

Ia menyarankan kegiatan alternatif seperti doa lintas agama, pengajian, tabligh akbar, hingga kegiatan seni dan budaya bernuansa refleksi dan solidaritas.

Dede Yusuf juga mengingatkan kepala daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan mengingat intensitas curah hujan masih tinggi dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.

“Hindari kegiatan di jalur air dan jalur banjir. Semua pemda seharusnya memahami wilayah rawan dan tidak menjadikannya lokasi kegiatan publik,” ujarnya.

Sejumlah Daerah Terapkan Perayaan Sederhana

Beberapa kepala daerah telah mengambil langkah konkret. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan perayaan Tahun Baru di ibu kota akan digelar secara sederhana tanpa kemewahan, termasuk tanpa pesta kembang api.

“Kembang api tidak perlu, cukup dengan pertunjukan drone. Jakarta akan dilihat dunia, tapi empati tetap harus diutamakan,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).

Ia menegaskan konsep perayaan Tahun Baru Pemprov DKI mengedepankan kesederhanaan serta kepekaan terhadap bencana yang melanda Aceh dan Sumatera.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Kota Denpasar, Bali, yang memutuskan meniadakan kembang api dan konser musik sebagai bentuk solidaritas nasional.

(Dra/nusantaraterkini.co)