Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kenaikan PPN menjadi 12% sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mulai berlaku 1 januari 2025.
Undang-undang ini adalah produk hukum pemerintah dan DPR periode 2019-2024 sebelumnya, sehingga pemerintah saat ini berkewajiban menjalankannya.
Baca Juga : PPN 12 Persen, Harga Honda PCX 160 dan Yamaha Nmax Turbo Januari 2025, Ada Kenaikan?
Menanggapi itu, Anggota DPR Herman Khaerob menyakini Pemerintahan Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU untuk menaikan pajak ini, sehingga harus dicarikan kebijakan yang tepat dalam implementasinya.
Baca Juga : Pemerintah Beri Masa Transisi Penerapan Aturan Baru Faktur Pajak
"Saya bersepakat dengan Pemerintah bahwa kenaikan PPN ini dapat dibatasi utamanya untuk barang mewah dimana merupakan konsumsi kalangan masyarakat berkemampuan, dan pada saat yang sama pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif pajak nol persen untuk sembako dan sejenisnya yang menjadi konsumsi kalangan masyarakat lainya," katanya, Selasa (24/12/2024).
Anggota Baleg DPR ini melanjutkan, kenaikan PPN 12 persen ini juga diiringi dengan peningkatan program-program pro rakyat dan insentif, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum.
Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi
Apalagi, terkait dengan kekhawatiran berbagai kalangan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap kenaikan barang dan jasa lainya.
Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara
Dia pun percaya, pemerintah sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan mitigasinya.
"Bahkan dengan berbagai insentif yang akan diluncurkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini bukan saja bisa diminimalkan dampak jangka pendek yang ditimbulkannya, tetapi bisa memberi peningkatan terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang akan membawa peningkatan ekonomi bagi rakyat, bangsa, dan negara," pungkasnya.
Baca Juga : Dua Pejabat Kabinet Merah Putih Terseret Korupsi, Pengamat: Tamparan Keras untuk Prabowo
(cw1/Nusantaraterkini.co)
