Kenaikan PPN 12 Persen Diharapkan Tak Diterapkan ke Semua Usaha

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 tidak diterapkan ke semua usaha melainkan harus melihat berbagai kriteria.

Sebab, menurutnya, dengan terjadinya penurunan kinerja sektor industri khususnya industri nonmigas, maka banyak tenaga kerja yang beralih dan terserap ke industri kreatif. Sementara tenaga kerja di industri kreatif itu sendiri relatif baru memulai bisnisnya.

Baca Juga : PPN 12 Persen, Harga Honda PCX 160 dan Yamaha Nmax Turbo Januari 2025, Ada Kenaikan?

“Karena itu ya kami berharap (kenaikan PPN) 12 persen itu tidak diterapkan ke semua usaha tapi mungkin kalau yang perusahannya sudah besar,” katanya, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga : Pemerintah Beri Masa Transisi Penerapan Aturan Baru Faktur Pajak

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan kebijakan kenaikan PPN tersebut dengan syarat hanya dikenakan bagi perusahaan besar dengan berbagai kriteria, bukan untuk usaha kecil menengah.

“Tapi kalau yang kecil menengah jangan sampai layu sebelum berkembang. Jadi itu yang paling penting sebetulnya yang terkait dengan PPN 12 persen,” tuturnya.

Baca Juga : Sri Mulyani Tegaskan Kebijakan Prabowo: PPN Tidak Naik

Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, daftar barang mewah yang nantinya dikenakan PPN 12 persen akan ditentukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Baca Juga : DPR Imbau Kenaikan PPN 12% Agar Disikapi dengan Bijak

Sementara penentuan komoditas mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

(cw1/Nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Aksi Boikot Berdampak ke Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Turun Tangan