Nusantaraterkini.co, MEDAN - Jika terjadi kerugian keuangan negara atas proyek pengaspalan rumah dinas Gubernur Sumut senilai Rp2 miliar pada tahun tahun 2018 adalah Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi yang bertanggungjawab.
Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Asril Hasibuan mengatakan, sebab saat itu, Faisal Hasrimi menjabat Kepala Biro Umum Pemprov Sumut.
Baca Juga : Geger, Sosok Mayat Ditemukan di Sebelah Rumah Dinas Gubernur Sumut
"Salah alamat Bobby membuka soal rumah dinas Gubsu Rp2 miliar itu ke Edy Rahmayadi di debat publik ke 2 kemarin, itu masa Gubsu Tengku Erry Nuradi. Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi yang bertanggungjawab dengan proyek itu. Saat itu si Faisal kepala biro umum," ungkapnya dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).
Baca Juga : Terungkap, Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut
Menurut Asril, calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution terlihat tidak menguasai data dan informasi soal proyek pengaspalan rumah dinas Gubsu tahun 2018 senilai Rp2 miliar, yang dikelola Pj. Bupati Langkat Faisal Asrimi saat itu.
Bobby, kata Asril, menerima informasi proyek pengaspalan rumah dinas Gubsu Rp2 miliar itu hanya sepotong dari para pembisiknya.
Baca Juga : Pascaputusan MK, KPU Sumut Segera Tetapkan Pemenang Pilgubsu
"Makanya pak Edy saat debat kemarin itu tak mau menjawab Bobby, yang ambisi bertanya soal pengaspalan rumah dinas gubsu tersebut. Kalau dijawab pak Edy, kan malu Pj Bupati Langkat itu," kata Asril.
Wakil Sekretaris Relawan Blok Sumut (RBS) ini juga mengungkap Faisal Hasrimi merupakan alumni IPDN yang diprotes Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) saat aksi damai di depan Kantor Gubsu beberapa waktu lalu, terkait tidak netralnya kelompok IPDN jelang Pilgubsu 27 November 2024.
Kabarnya, beber dia, Faisal Hasrimi juga mau dijadikan Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, yang sampai dengan saat ini tidak juga dilantik, karena Pj. Gubsu Agus Fatoni tidak mau terlibat dalam kepentingan di Pilgubsu.
Jika Faisal Hasrimi jadi Kadis Kesehatan Sumut, menurutnya, bisa dibayangkan dan sangat berpotensi anggaran kesehatan dan PNS serta honorer kesehatan se Sumut diarahkan kepada salah satu calon Gubsu.
"Lain kali Bobby jika mau data dan informasi tentang Pemprov Sumut, bisa bertanya ke RBS, biar tak salah alamat cakapnya di debat publik. Kan biar tak malu punya pembisik yang menyesatkan," tandasnya.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
