Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Komisi I Desak Dubes Prioritaskan Ekspor Desa dan Lindungi WNI di Negara Konflik

Editor :  Fadli Tara
Reporter :  Luki Setiawan
Bagikan:
WhatsApp Facebook X Instagram TikTok YouTube Telegram
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Komisi I Desak Dubes Prioritaskan Ekspor Desa dan Lindungi WNI di Negara Konflik
Ukuran Huruf
A A Sedang

Nusantaraterkini.co, Jakarta — Anggota Komisi I DPR Syahrul Aidi Maazat, menyerukan agar para duta besar Indonesia yang baru tidak sekadar menjalankan tugas diplomatik formal, tetapi juga membawa misi ekonomi berbasis desa serta menjamin perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara rawan konflik.

Syahrul menekankan bahwa diplomasi Indonesia harus menyentuh kepentingan rakyat secara langsung, terutama petani dan pelaku ekonomi desa.

BACA JUGA: Legislator Daeng Ical: Era Diplomasi Digital Butuh Partisipasi Aktif Seluruh Rakyat Indonesia

“Saya menitipkan perhatian khusus pada diplomasi perdagangan, terutama untuk komoditas hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah. Hari ini, kekayaan itu harus jadi alat negosiasi global,” ujar legislator asal Riau tersebut, Kamis (17/7/2025).

Ia menyoroti pentingnya mendorong ekspor komoditas nonkorporasi seperti daun herbal dan tanaman lokal lainnya yang berasal dari desa. Menurutnya, komoditas itu telah menembus pasar global, dan peran para dubes harus lebih aktif dalam memperluas aksesnya.

“Sekarang ini, daun saja sudah diekspor. Ini bukan produk perusahaan besar, ini hasil kerja masyarakat desa. Maka para dubes harus membawa misi pemberdayaan desa dalam diplomasi mereka,” tegas politikus PKS ini.

BACA JUGA: Massa FPBI dan KPR Gelar Aksi di DPRD Sumut, Desak Selesaikan PHK 8 Buruh di Asahan

Syahrul juga menyoroti tantangan geopolitik di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, khususnya dalam menghadapi kebijakan luar negeri yang fluktuatif, seperti yang pernah terjadi di era Presiden Donald Trump.

“Kita tidak boleh bergantung pada satu negara besar. Ketergantungan semacam itu akan melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global. Presiden Prabowo pasti memikirkan kepentingan jangka panjang, bukan sekadar taktik sesaat,” kata Syahrul.

 (cw1/nusantaraterkini.co)