Krisis Energi Mengintai, WFH Dinilai Langkah Darurat Tekan Konsumsi BBM

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wacana pemerintah menghidupkan kembali kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuai sorotan.

Di satu sisi dinilai sebagai langkah efisiensi, namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru menjadi cara pemerintah meredam dampak krisis energi global tanpa menyentuh akar persoalan ketergantungan impor minyak.

Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo menyebut langkah efisiensi melalui skema kerja fleksibel sebagai sinyal kebijakan yang cukup rasional di tengah ancaman lonjakan harga energi dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga : Pemerintah Dimina Kaji Wacana Stairlift Permanen di Borobudur

Menurutnya, pendekatan penghematan konsumsi energi melalui pengaturan pola kerja dapat menjadi instrumen cepat yang tidak langsung membebani masyarakat.

“Efisiensi ini pendekatan yang rasional dan relatif tidak membebani masyarakat secara langsung,” kata Sartono, Selasa (17/3/2026).

Namun di balik dukungan tersebut, realitas ketergantungan energi Indonesia tetap menjadi masalah mendasar. Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari, kondisi yang membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global.

Baca Juga : NasDem Desak Pemerintah Susun Protokol WFH Terukur demi Tekan Konsumsi BBM Nasional ​

Sartono menilai fleksibilitas kerja seperti WFH atau pengaturan jam kerja adaptif bisa menjadi cara menekan mobilitas harian, khususnya di kota-kota besar yang konsumsi BBM-nya sangat tinggi. Dengan berkurangnya perjalanan harian pekerja, biaya transportasi rumah tangga juga dapat ditekan.

Namun ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini tidak diterapkan secara serampangan. Industri yang bergantung pada sistem kerja penuh waktu berpotensi terkena dampak jika aktivitas ekonomi melambat akibat pembatasan mobilitas.

“Perlu pengaturan skema yang jelas agar sektor usaha yang bergantung pada kerja penuh waktu tidak terganggu perputaran ekonominya,” ujar legislator dapil Jatim VII ini.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah mengkaji ulang sistem kerja aparatur negara dalam Sidang Kabinet Paripurna. Presiden secara khusus meminta disiapkan skenario penerapan kembali WFH hingga opsi pengurangan hari kerja.

Langkah tersebut disebut sebagai strategi menekan konsumsi BBM nasional sekaligus menjaga daya tahan APBN di tengah ketidakpastian harga energi global. 

(LS/Nusantaraterkini.co).