Marak Kasus Keracunan MBG, Peneliti: Janji Politik Ambisius Prabowo Tak Cukup Dipenuhi Prasyarat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Persoalan keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran kini mulai banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Karena, program prioritas yang awalnya berjalan baik, belakangan justru bisa menjadi bom waktu bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran jika persoalan anak-anak Indonesia yang keracunan tidak secepatnya diatasi.

Peneliti Kebijakan Publik Nalar Institute, Joko Susilo mengatakan, Makan Bergizi Gratis (MBG) menempel pada Prabowo Subianto sejak dia masih mengikuti kampanye Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga : Pengelola Dapur MBG akan Dikumpulkan Prabowo Pasca Maraknya Kasus Keracunan, Komisi IX: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

Di setiap kesempatan bertemu dengan calon pemilihnya, Prabowo senantiasa mengutarakan keinginannya untuk mewujudkan program ini.

Perjalanan MBG tidak mulus. Dari ketika pertama kali diluncurkan awal tahun lalu hingga sekarang, satu per satu masalah terus mengiringi.

Selain keracunan massal yang terlihat gamblang dan masuk radar pemberitaan, beberapa isu seperti dugaan keterlibatan tentara atau penunjukkan mitra yang sarat konflik kepentingan turut mencuat ke permukaan.

"Kalau kita melihat akar permasalahan itu sebelumnya bahwa MBG ini menjadi janji politik yang populis, sangat ambisius, janji politik yang besar, tapi tidak cukup dipenuhi prasyarat mengenai basis datanya, kerangka regulasinya, atau kelembagaannya," katanya, Rabu (24/9/2025).

Joko merinci ada empat poin utama, berpedoman siklus kebijakan publik soal program janji politik Prabowo-Gibran soal Makan Bergizi Gratis MBG) ini.

Pertama, dari aspek paling dasar, identifikasi masalah, Joko melihat terdapat kecenderungan MBG dijalankan secara sentralistik yang tergambarkan, salah satunya, dengan penyeragaman sepihak.

Tahap identifikasi masalah, Joko menerangkan, semestinya pintu masuk bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini negara, untuk menyisir kesusahan yang menjangkiti masyarakat dan merumuskan solusinya secara tepat sasaran. Pelibatan masyarakat lantas krusial.

Karena diturunkan serupa komando dari atas ke bawah, ruang partisipasi masyarakat nyaris tertutup dan tidak diakomodir. Pendeknya, MBG dianggap pemerintah bisa menyelesaikan segala permasalahan.

Baca Juga : 352 Siswa Keracunan, Kepala BGN Hentikan Dapur Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat

"Kita bisa melihat bagaimana kawan-kawan pelajar di Papua menolak MBG. Bagi mereka, yang dibutuhkan itu pendidikan gratis, bukan makan siang gratis," jelas Joko.

Kedua, agenda setting. Menurut Joko, pemerintah terkesan buru-buru dalam mengeksekusi MBG, sementara materi penunjangnya, seperti payung regulasi, lembaga yang menjalankan, hingga mekanisme akuntabilitas, seolah tidak masuk prioritas.

Dari sisi implementasi, dan ini yang ketiga, Joko berpendapat program MBG tidak menggunakan standarisasi yang jelas. Contoh jelasnya: ribuan siswa terindikasi keracunan akibat menu MBG.

"Dengan adanya keracunan di hampir 17 provinsi, maka ini memperlihatkan bagaimana standarisasi di MBG tidak jalan. Bagaimana memastikan agar mutu dan kualitas [menu] yang dimasak itu tetap aman, tidak sepenuhnya diterapkan," tandas Joko.

Terakhir, aspek pengawasan serta evaluasi di MBG tidak berlaku maksimal, Joko menegaskan. Program yang memakan anggaran begitu besar, sebaiknya, menurut Joko, diawasi secara ketat sejak awal, bukan setelah muncul masalah yang ramai dibicarakan.

"Keengganan pemerintah menyetop MBG berkaitan erat dengan motif politik, tegas Joko.

Di momen seperti saat ini, pemerintah didesak bukan lagi perihal pemenuhan target, tapi dampak kebijakan terhadap anak-anak. Terlebih, menghentikan dan mengevaluasi program, terang Joko, adalah langkah yang realistis sekaligus dibutuhkan.

Baca Juga : 4 Ribu Siswa Keracunan, FKBI Temukan Tidak Ada Standar Keamanan Pangan dan Minta Progam MBG Diaudit Secara Transparan

"Dari hampir di banyak kebijakan pemerintah, termasuk MBG, keberhasilan selalu dianggap dari serapan anggaran maupun output-nya. Tapi, sisi dampak dari output-nya itu kadang dilupakan," tandasnya.

Janjikan Tim Investigasi

Sementara itu, Pemerintah, sejauh ini, belum memperlihatkan tanda-tanda akan menghentikan MBG. Merespons perkara keracunan, Badan Gizi Nasional (BGN), yang menangani MBG, menjanjikan pembentukan tim investigasi yang terdiri atas ahli kimia, farmasi, serta kesehatan.

"Jadi, kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," ucap Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang.

Dengan tim investigasi, pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan, termasuk dari sisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengobatan anak yang keracunan apabila memang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Baca Juga : Kasus Keracunan MBG, IDAI Tekankan Keamanan Pangan dan Kualitas Nutrisi Harus Diperhatikan

Pembentukan tim investigasi, tambah Nanik, juga wujud komitmen BGN atau pemerintah dalam rangka kesungguhan menangani kasus-kasus keracunan selain evaluasi menyeluruh.

"Sebetulnya beberapa kasus itu masih diduga keracunan karena ada banyak faktor-faktornya, apakah karena bahan makanan, prosesnya, atau mungkin setiap anak juga dalam posisi lagi tidak enak badan dan lain-lain. Ini yang perlu kami dalami supaya tidak menjadi isu yang liar," ucap Nanik.

(cw1/nusantaraterkini.co)