MBG Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Komisi IX DPR: Jangan Cuma Kejar Serapan Anggaran

Nusantaraterkini.co,

JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program di masa libur Desember hingga Januari 2026 harus didasarkan pada kebutuhan riil anak dan persetujuan orang tua.

“Kalau MBG diteruskan saat libur, itu harus betul-betul berbasis kebutuhan dan persetujuan orang tua, bukan sekadar mengejar serapan program,” kata Ashabul Kahfi, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga : Komisi X Minta Evaluasi Komperehensif soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut 

Ashabul menyebut, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperhatikan sejumlah catatan penting apabila program MBG tetap berjalan di masa libur.

Pertama, validitas data penerima manfaat. Menurutnya, data anak yang menerima MBG harus benar-benar bersih dan telah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali.

“Harus jelas siapa yang mengambil di sekolah, siapa yang perlu diantar, kapan jadwalnya, dan siapa penanggung jawabnya,” ujarnya.

Kedua, perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus selama masa libur sekolah. 

Ashabul menilai SOP tersebut harus sederhana, mudah dipahami, dan diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Ia juga menyinggung kemungkinan pemberian menu siap santap atau bahan pangan kering untuk beberapa hari sekaligus agar distribusi lebih efisien.

Ketiga, Ashabul mengingatkan aspek keamanan pangan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa meskipun dilakukan di luar aktivitas sekolah, standar makanan MBG tidak boleh diturunkan.

“Aspek keamanan pangan dan mutu gizi tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Baca Juga : Akselerasi Bantuan Bencana: Dapur Program MBG Diusulkan Jadi Pusat Logistik Darurat
Keempat, pengawasan MBG tidak boleh hanya sebatas laporan di atas kertas. Ashabul mendorong adanya sistem pelacakan yang jelas, mulai dari siapa penerima, waktu penyaluran, hingga lokasi distribusi. Selain itu, audit internal serta kanal pengaduan cepat harus disiapkan jika terjadi kendala di lapangan.

Kelima, koordinasi daerah dan komunikasi publik jadi kunci. Ashabul menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah hingga level teknis. Ia juga menilai komunikasi publik harus dilakukan secara terbuka agar orang tua memahami jadwal, mekanisme distribusi, jenis makanan, hingga jalur pengaduan.

“Orang tua harus tahu jadwalnya, mekanismenya, jenis makanan yang diterima, dan ke mana harus menyampaikan keluhan jika ada kendala,” pungkas politisi PAN ini.

 (Cw1/Nusantaraterkini.co)