Menanti Konsolidasi Nasional Untuk Indonesia Maju

Nusantaraterkini.co - Kelanjutan dinamika perpolitikan nasional pasca pemilu bak tak henti-hentinya. Tak hanya persoalan diskursus hasil quick count, pemilihan ulang di beberapa TPS dan sorotan kinerja KPU, saat Minggu 18 Februari 2024 kemarin, publik pun disuguhkan dengan dinamika baru, yakni adanya pertemuan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Pertemuan di antara kedua tokoh nasional ini sontak menjadi sorotan dari berbagai kalangan dan masyarakat. Banyaknya dugaan-dugaan yang menyertai pertemuan ini menjadi pembuka pintu bagi terbagunnya konsolidasi politik pasca Pemilu 2024; atau malah sebaliknya? Partai Nasdem dan Surya Paloh ogah bergabung pada Koalisi Indonesia Maju di bawah Capres Prabowo Subianto. 

Jika kita lihat dari situasi yang terbangun hingga saat ini, memang kuat dugaan Partai Nasdem akan tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju. Mengapa demikian? Terdapat sejumlah latarbelakang terkait dugaan ini; 

Baca Juga : ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun

Pertama, masih terjalinnya komunikasi politik yang baik antara Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat kita lihat melalui fakta bahwa masih berkenannya Surya Paloh maupun Presiden Jokowi untuk bertemu. Meski pun pada Minggu, 18 Februari 2024 kemarin, pihak istana dan juga pihak partai Nasdem saling bantah terkait siapa yang lebih dahulu menyampaikan keinginan untuk bertemu. 

Pihak istana mengatakan Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi, atas permintaan itu, Jokowi kemudian mengalokasikan waktu. Sedangkan dari pihak Partai Nasdem membantah hal tersebut dan mengatakan justru Surya Paloh yang diundang oleh untuk hadir makan malam di Istana bersama Jokowi. Terkait hal ini, dapat kita kutip bahwa kedua tokoh tersebut tetap saling bertemu di Istana. 

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri mengaku bahwa pertemuan tersebut masih merupakan pertemuan awal dan bisa saja menjadi jembatan diantara elit politik. Sinyal dari Jokowi ini tentu menjadi tanda bahwa akan terjadi pertemuan-pertemuan berikutnya hingga menemukan kesepakatan bersama atau final di antara partai-partai lainnya. 

Baca Juga : Bolehkah Yudikatif Berperan Legislatif?

Melalui keterangan tersebut, jelas tampak sebuah ruang negosiasi yang memungkinkan adanya peluang untuk berkoalisi. Cairnya jalinan komunikasi antara Surya Paloh dan Jokowi dapat dilihat pada pertemuan terakhir mereka pada September 2023 lalu. Jokowi dan Surya Paloh masih bisa saling berkomunikasi langsung, meskipun pada saat itu Surya Paloh melalui Partai Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Kedua, yang memperkuat dugaan Nasdem akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju adalah partai politik ini sejak awal mengikuti Pemilu dan Pilpres di tahun 2014 dan tahun 2019 belum pernah berstatus sebagai oposisi (di luar pemerintah). 

Dalam Pilpres 2014, Surya Paloh dan Partai Nasdem termasuk aktif terlibat menjodohkan antara Joko Widodo dan Jusuf Kala untuk maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Sedangkan, pada tahun 2019, hal yang sama pun terjadi, di mana Surya Paloh dan Partai Nasdem secara konsisten dan loyal mendukung kembali Joko Widodo untuk maju sebagai Calon Presiden. 

Baca Juga : Gugatan tak Mendasar, Pasangan Amir-Jiji Segera Dilantik jadi Wali Kota Binjai

Dengan dua sejarah Pemilu yang dilalui oleh Partai Nasdem, dapat kita simpulkan partai ini belum punya genealogi untuk beroposisi. Tak seperi partai lain yang pernah berada di luar pemerintahan.

Ketiga, yang memperkuat besarnya peluang Partai Nasdem masuk di dalam Koalisi Indonesia Maju adalah terbukanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menerima kelompok partai manapun untuk bergabung di dalam pemerintahan mereka ke depan. 

Keterbukaan ini didorong oleh semangat konsolidasi nasional untuk mendorong kinerja Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024. Tentu koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan kekuatan yang maksimal khususnya di legislative agar kebijakan-kebijakan yang direncanakan bisa dicapai secara maksimal tanpa dinamika yang panjang di parlement. 

Baca Juga : Transisi Kepemimpinan, Prabowo Minta Calon Wamen Tancap Gas Kerja Maksimal

Maka, dengan asumsi-asumsi tersebut ditambah lagi tidak adanya praktik the winner takes all di dalam politik Indonesia memungkin segala sesuatu dapat terjadi terjadi. Tahun 2019 menjadi bukti konsolidasi nasional yang bahkan di luar dugaan antara Prabowo dan Jokowi; bukan tidak mungkin konsolidasi nasional akan kembali terjadi di tahun 2024 ini. 

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Mujahiddin/Doktor Studi Pembangunan di FISIP UMSU