MenPan-RB Gandeng Australia dalam Kerjasama Transformasi Digital

Nusantaraterkini.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengaku Indonesia tengah meningkatkan peluang kerjasama dengan Australia. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Australian Chargé d'Affaires to Indonesia Steve Scott di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adapun peningkatan kerja sama ini akan berfokus pada transformasi digital. Kerja sama ini diharapkan dapat memetik banyak pembelajaran dari penerapan kebijakan digitalisasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech yang telah sukses diterapkan di Australia.

"Kami berharap dapat juga diberikan lesson learnt penerapan kebijakan digitaliasasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech di Australia, sehingga menjadi pembelajaran kami dalam penerapan yang masih sangat baru di pemerintah Indonesia," kata Anas dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikcom, Rabu, (20/3/2024).

Baca Juga : Anggota DPR Dorong Penghapusan Kastanisasi Guru, Usulkan Penyatuan Status Menjadi PNS

Turut hadir dalam pertemuan tersebut tim dari Digital Transformation Agency (DTA) dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Anas menuturkan, dirinya dan jajaran timnya telah berkunjung ke Australia pada akhir 2023. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung praktik baik digitalisasi pemerintahan yang dilakukan di sana. Melalui kunjungan tersebut, Anas dan jajarannya memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Australia.

Anas menyebut Australia telah menyinergikan data dan digital untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID. Inisiatif tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pelaksanaan GovTech di 2024.

Baca Juga : Komisi II: Kemenpan RB Prioritaskan Fresh Graduate dalam Seleksi CPNS-PPPK

"Kami berfokus pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta serupa juga dengan Australia yakni Digital ID, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan di dalamnya," tuturnya.

Berbagai upaya telah Kementerian PANRB terapkan untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital. Mulai dari Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022, dan akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Ia menilai, regulasi ini dapat menguatkan fondasi kebijakan transformasi pemerintahan digital di Indonesia melalui upaya penerapan digitalisasi pemerintahan yang akseleratif dan holistik. Saat ini, Indonesia tengah fokus mengimplementasikan 'GovTech' yang merupakan sinergi dari tim koordinasi lintas instansi pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri.

Baca Juga : Pemko Medan Dorong Digitalisasi Arsip dan Pelayanan Publik Melaui Aplikasi SRIKANDi

Dalam kesempatan itu, Anas mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia. Pertama, kerja sama terkait government services untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga dengan melalui peran Kementerian PANRB selaku ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dapat mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan kerja sama dalam mewujudkan pelayanan publik dengan fokus layanan kesejahteraan sosial.

Usulan kedua, adanya nota kesepakatan antara Menteri PANRB dengan Minister for Finance, Minister for Women, Minister for the Public Service Katy Gallagher berupa technical assistance untuk inisiatif transformasi prioritas serta transfer pengetahuan dan praktik digitalisasi pemerintahan dari dua negara.

"Saat ini, pemerintah Australia sudah memiliki kerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Indonesia, maka di masa yang akan datang, sektor teknologi digital juga memerlukan hal serupa, sehingga ada MoU secara terpisah dengan Ibu Katy Gallagher mengenai transformasi digital dan data di Indonesia," tuturnya.

Baca Juga : Pelindo Sibolga Terapkan Program Digitalisasi dalam Pembayaran Pas Pelabuhan Secara Cashless

Mantan Kepala LKPP ini turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan lembaga Prospera terhadap agenda percepatan transformasi digital, yakni menjadi bagian dari Project Management Office untuk mendukung sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan mandat Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Pemerintah Indonesia juga merasakan banyak manfaat dari kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Australia, salah satunya kerja sama antara Kementerian PANRB dan APSC terkait pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, good government, integritas, akuntabilitas, inovasi, dan pelayanan publik," tutupnya.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom

Baca Juga : Studi: 2,2 Juta Pria Paruh Baya Australia Terjebak Konsumsi Alkohol Berisiko