Muncul Narasi Ketidaknyamanan Menteri di Kabinet Jokowi, Wamenaker : Ya Mundur Saja

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor angkat bicara perihal munculnya narasi ketidaknyamanan menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Afriansyah mengatakan bahwa jika terdapat menteri yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasana di kabinet Presiden Joko Widodo sebaiknya mundur.

"Yang jelas ini kan ada bahasa tidak nyaman, ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan Mas Gibran maju sebagai wapres," kata Afriansyah dilansir Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Baca Juga : Gandeng Narasi dan Kedubes Australia, USU Gelar KGSI 2026 Dorong Inovasi Sosial Mahasiswa

"Menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur saja," sambung dia.

Menurut Afriansyah, munculnya narasi ketidaknyamanan tersebut tidak lah mencerminkan kondisi stabilitas politik di internal kabinet Jokowi.

Sebaliknya, narasi ketidaknyamanan ini muncul sangat erat kaitannya dengan urusan internal partai politik yang mendelegasikan kadernya di kabinet saat ini.

Baca Juga : Gita Wirjawan Soroti Tantangan Asia Tenggara dalam Membangun Narasi Global

"Ini bukan soal stabilitas politik yang terjadi di tubuhnya (kabinet) Pak Jokowi. Tapi ini soal politik di internal (partai politik) masing-masing, kebetulan paslon 01, 02, 03 ada masing-masing yang berada di kabinetnya Pak Jokowi," tegas Afriansyah.

Secara pribadi, Afriansyah menyatakan, suasana yang dirasakannya di kabinet Jokowi justru berlawanan dengan narasi yang dimunculkan ke publik.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun mengaku nyaman berada di kabinet Jokowi.

Baca Juga : Erick Thohir Soroti Peran Diplomasi Olahraga dalam Perkuat Hubungan Antarnegara

"Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi ya nyaman-nyaman saja," ujarnya.

Atas dasar itu, Afriansyah mengingatkan bahwa seorang menteri pada dasarnya merupakan pembantu presiden. Menurutnya, seorang menteri harus meninggalkan posisinya apabila dalam perjalanannya mulai dibelenggu perasaan tidak enak dan tidak berpihak kepada presiden.

"Sebagai orang yang membantu presiden, tentunya mereka punya peluh pekeluh. Artinya punya perasaan tidak enak dengan presiden, kita ini pembantu presiden tetapi kita tidak berpihak kepada presiden, ini yang harus mundur," pungkasnya.

Baca Juga : Mendagri: Bantuan dari Red Crescent UEA Tak Dikembalikan, Disalurkan Lewat Lembaga Kemanusiaan Muhammadiyah

Adapun narasi suasana ketidaknyamanan di kabinet Jokowi berangkat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto. Dalam pernyataannya, Hasto mengaku mendapatkan curhatan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa situasi kabinet tak lagi nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto pun menyinggung soal langkah Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma. Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P. PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3.

Baca Juga : Firman Subagyo: Dudung Abdurachman Punya Modal Kuat Pimpin KSP, Memiliki Karakter dan Integritas

Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto. (rsy/nusantaraterkini.co)