Pakar Komunikasi: Istana Berlebihan dalam Mengumumkan Bantuan Kurban Presiden

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengkritik langkah Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiyantoro menggelar konferensi pers terkait bantuan hewan kurban Idul Adha Presiden.

Menurutnya, langkah tersebut justru keliru secara strategi komunikasi publik.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai isu mengenai bantuan hewan kurban Presiden seharusnya cukup disampaikan melalui siaran pers, bukan konferensi pers yang dinilai berlebihan.

Baca Juga : Tolak Calon Tunggal di Pilpres, Hendri Satrio: Kemunduran Demokrasi

“Ini problem dasar, pejabat negara nggak bisa bedain mana yang layak press conference, mana yang cukup siaran pers. Hal-hal ringan dibikin seolah-olah penting, akhirnya jadi bola liar ke mana-mana dan memancing polemik yang sebenarnya nggak perlu,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut menilai penggunaan konferensi pers untuk menyampaikan jumlah hewan kurban Presiden justru menciptakan framing bahwa isu tersebut sangat penting.

Baca Juga : JK Laporkan Ade Armando Cs, Hensa: Isu Ijazah Jokowi Semestinya Dibahas Secara Privat

Akibatnya, publik kemudian mempertanyakan berbagai hal lain, termasuk penggunaan anggaran negara.

Baca Juga : Hendri Satrio: Analisis Politik Bukan Horoskop, Jangan Hanya Dipercaya Ketika Enak Didengar

“Begitu diumumkan lewat press conference, kesannya ini urusan besar, mendesak, semua orang harus tahu. Padahal cukup rilis singkat saja. Karena dibesarkan, akhirnya orang jadi bertanya macam-macam, termasuk soal APBN,” katanya.

Hensa juga menyoroti konferensi pers terkait ketidakhadiran Presiden dalam Salat Idul Adha di Jakarta karena agenda kunjungan ke Prancis. Menurutnya, hal tersebut juga tidak memerlukan konferensi pers khusus.

“Hal seperti Presiden tidak Salat Idul Adha di Jakarta karena ke Prancis itu cukup disampaikan lewat siaran pers, selesai. Nggak perlu panggung besar,” ujarnya.

Menurut Hensa, persoalan utama bukan pada substansi kegiatan Presiden, melainkan cara pemerintah mengomunikasikan informasi kepada publik.

Ia menilai strategi komunikasi yang kurang tepat justru berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap Presiden.

“Dalam perspektif tertentu, itu bisa dianggap riya. Akhirnya yang kena siapa? Presidennya juga, seolah-olah berbuat baik tapi dipersepsikan keliru,” ucapnya.

Hensa menambahkan, komunikasi publik yang berlebihan dapat mengaburkan makna momentum keagamaan Idul Adha dan memicu polemik yang tidak relevan.

“Yang seharusnya khidmat, malah jadi bahan polemik. Akibatnya energi publik habis di hal-hal yang sebetulnya bisa disampaikan secara sederhana,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)