Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pokok Penjulan (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) tanpa adanya Rafaksi.
Pasalnya, selama ini HPP GKP yang rendah menjadi kegelisahan para petani mengingat biaya produksi yang mahal namun harga jualnya berfluktuatif.
Dia menyebut, akibat HPP yang berfluktuatif dan cenderung di bawah harga HPP, petani di Kalimantan Tengah sudah melirik ke kebun sawit. Hal ini tentunya sangat berbahaya.
“HPP yang berfluktuatif dan cenderung di bawah HPP, menyeruak kabar bahwa petani di Kalimantan Tengah sudah melirik ke kebun sawit. Hal ini tentunya sangat berbahaya,” ungkapnya, Rabu (5/2/2025).
Ia berharap kebijakan kenaikan HPP akan membuat petani bersemangat kembali, sehingga swasembada pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita kedua Presiden Prabowo dapat terwujud dengan baik.
Selain hal tersebut, Bambang juga menyoroti terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kalimantan Tengah. Menurutnya, distribusi pupuk sudah mulai membaik.
Baca Juga: Prabowo Bela Petani soal Gabah: Berapapun Besar Penggilingan, Kalau Main-main akan Saya Tindak!
Kondisi ini menyaratkan Bulog harus mempersiapkan diri untuk menampung gabah petani mengingat di wilayah tersebut sangat luas tanaman padinya serta terdapat lahan food estate.
Bambang berharap Bulog dapat melakukan pengawasan internal yang ketat karna seringkali lemah dalam pengawasan.
Ia juga menambahkan, lemahnya pengawasan menyebabkan berubahnya kebijakan. Padahal peran pengawasan ini sangat penting untuk program-program berikutnya.
Ia juga memberikan kritik penggunaan sistem digital dalam penebusan pupuk. Ia mengatakan, rata-rata petani sudah berumur tua sehingga jangan membuat aplikasi yang menyulitkan, dengan program kartu tani saja petani merasa kebingungan.
Ia berharap sistem ini dapat disederhanakan serta jangan sampai karena merasa kesulitan, akhirnya petani tidak mau menebus pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Rapat Koordinasi Pangan, Pemerintah Bahas Kenaikan Harga Gabah dan Jagung
“Berharap sistem ini dapat disederhanakan serta jangan sampai karena merasa kesulitan, akhirnya petani tidak mau menebus pupuk bersubsidi,” katanya.
Poin terakhir yang menjadi sorotan bagi Bambang adalah terkait ketersediaan pangan saat bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan tiba bertepatan dengan momen panen raya.
Ia mengatakan, sudah seharusnya kondisi panen raya dapat dirasakan oleh semua pihak, baik petani maupun konsumen.
Menurutnya, persoalan ini memang cukup rumit dan menegaskan kondisi ini juga harus diantisipasi oleh Badan Pangan Nasional.
“Sudah seharusnya kondisi panen raya dapat dirasakan oleh semua pihak baik petani maupun konsumen. Petani harus sejahtera karena harga gabah stabil dan konsumen juga mendapatkan harga beras yang murah,” pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
