Para Akademisi Diharapkan Tidak Terjun Langsung ke Gelanggang Politik Praktis

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan bahwa peran akademisi dalam politik nasional sangat dibutuhkan pada tataran teorinya, bukan terjun langsung ke politik praktis.

Alasannya, menurut Fahri, karena politik nasional akan kehilangan panduan moralnya.

Baca Juga : Dorong Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara, Partai Gelora Giatkan Pendidikan Kewarganegaraan

"Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu," katanya, Senin (6/5/2024). 

Baca Juga : Indonesia Berpotensi Dikuasai Negara Asing, Fahri Hamzah Ajak Elite Nasional Hadapi Ketidakpastian Situasi Geopolitik Global

Dijelaskan Fahri, akademisi itu yang dipikirkan agar politik berlangsung ideal, sehingga nilai politik dalam teori objektif.

Tentunya, sambungnya, dengan menganut prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan dan kesetaraan, serta yang lainnya yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai akademik, khususnya juga nilai agama.

Baca Juga : Lalu Hardian Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Tutup Prodi yang Dinilai Tak Relevan

"Itu tugas akademisi. Jika akademisi turun ke lapangan atau masuk gelanggang politik praktis, maka harus berbesar hati untuk siap ikut pertarungan yang hasil akhirnya kalah dan menang. Tapi begitu kita bertarung, nah itu menjadi berbeda. Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang," ucap Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Baca Juga : Penulis Pro Kelestarian Lingkungan Kota Medan Jaya Arjuna Meninggal Dunia

Pikiran politisi dengan akademisi, menurut Fahri harus dibedakan, sebab politisi memikirkan cara untuk menang. Sedangkan akademisi berpikir soal etik dan nilai politik sebagai panduannya. 

"Jadi. jangan ikut terjun dalam arena. Dalam pertarungan itu, pikiran saya adalah menang, sehingga yang dipikirkan bagaimana memenangkan pertarungan, bagaimana mengambil alih kekuasaan, itu yang dipikirkan oleh politisi," paparnya.

Baca Juga : Negara dalam Bahaya Seandainya Presiden Bawa TNI dan Polri dalam Politik Praktis

Terkait akademisi jangan terjun kelapangan untuk ikut pertarungan, masih menurut Fahri, mesti diatur. Karena dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang ada, aturannya terlalu longgar, dimana semua orang turun ke lapangan.

"Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan didalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik," sebutnya.

Untuk hal ini, Fahri menyatakan tengah mendiskusikan terkait dengan reformasi politik nasional ke depannya.

"Banyak hal yang sedang saya pikirkan dan diskusikan dengan para pimpinan nasional kita tentang bagaimana reformasi politik kita kedepan," ungkapnya.

Sebab jika tidak ada perubahan dalam sistem politik, maka menurutnya ongkos politik akan mahal, serta watak politik akan terlalu liar. 

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa sistem politik sekarang terlalu melelahkan, banyak memakan biaya, dan terlalu banyak orang ikut bertarung dalam politik di tanah air ini.

"Harusnya politik itu yang bertarung sedikit saja, dan pertarungan itu sebentar saja. Namun sayangnya, tradisi demokrasi liberal yang kita cerna secara salah, telah membuat kita ini mengentertain konflik, seolah-olah konflik itu seterusnya bagus, dan tidak ada berhenti," tandasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)