Pemda Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan Akibat El Nino 2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta pemerintah daerah segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, potensi kekeringan merupakan siklus tahunan yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, tetapi juga meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.

“Ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Nurhadi, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga : Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, MPR Desak Mitigasi Dini Cegah Karhutla dan Gagal Panen

Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi sejak dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait lainnya. Pemerintah, kata dia, harus mengoptimalkan sumber-sumber air yang tersedia untuk mengantisipasi dampak kekeringan.

Baca Juga : Kemarau di Sumsel Datang Lebih Cepat, BMKG Ingatkan Waspada Kekeringan

Nurhadi juga mengingatkan bahwa distribusi bantuan air bersih harus segera dilakukan jika ketersediaan air mulai menipis. Ia menyatakan siap membantu melalui jaringan relawan yang dimilikinya, khususnya untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

“Saya punya banyak relawan. Kami akan menunggu informasi dari warga, terutama yang belum terjangkau pemerintah, untuk bersama-sama membantu agar ancaman kekeringan ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga : Indonesia Dihantui Inflasi Besar: Dampak Pelemahan Rupiah ke Komoditas Pangan Masih Minim

Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penanganan kekeringan. Ia menilai perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk turut berkontribusi membantu masyarakat.

Baca Juga : Herman Deru Canangkan Gertam di OKI demi Kejar Target 5 Juta Ton GKG

Di akhir pernyataannya, Nurhadi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus dimaksimalkan guna mengantisipasi dampak kekeringan serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau.

“Pemerintah harus lebih aktif melibatkan perusahaan swasta, masyarakat, hingga pengusaha lokal untuk bersama-sama peduli demi pencegahan kekeringan,” pungkasnya. 

Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi

(LS/Nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara