Penyandang Disabilitas Harap Pemerintah Lebih Selektif dalam Program Pelatihan dan Kebijakan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Penyandang disabilitas di Kota Medan menyerukan pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan spesifik mereka dalam penyediaan pelatihan kerja dan pelaksanaan kebijakan yang inklusif.

Hal ini disampaikan oleh seorang mahasiswa semester 7 jurusan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara (USU), yang juga seorang tuna netra.

Ia menyoroti kurangnya kesesuaian antara pelatihan yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah pelatihan menjahit, yang sulit diikuti oleh individu dengan keterbatasan penglihatan seperti dirinya.

Baca Juga : Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

"Disabilitas itu ada banyak macamnya. Seperti saya sendiri, tuna netra, tentu tidak bisa mengikuti pelatihan menjahit yang disediakan pemerintah. Harapannya, pemerintah lebih selektif memberikan bantuan, melihat apa kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas," ujarnya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur kewajiban pemerintah dan swasta untuk menyediakan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas, masing-masing sebesar dua persen dan satu persen.

"Undang-undang sudah ada, tapi bagaimana pelaksanaannya? Pemerintah harus benar-benar memastikan program itu berjalan dengan baik," tambahnya.

Baca Juga : Pemko Pematangsiantar Terima Aspirasi HMI, Tanggapi Dugaan Penculikan Anak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Ia menutup dengan harapan agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan secara umum, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap jenis disabilitas. 

"Kalau pun mau diberikan pelatihan kerja, harus dilihat penyandang disabilitasnya butuh apa. Dukungan yang tepat sasaran akan sangat membantu kami untuk lebih mandiri," tegasnya.

(cw9/nusantaraterkini.co)