Prabowo Disarankan Pertimbangkan Kebutuhan Proporsional Bentuk Kementerian Baru

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan kebutuhan secara proporsional untuk membentuk kementerian dan lembaga baru dalam pemerintahannya mendatang.

Hal itu menyusul rencana Prabowo yang ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40.

Baca Juga : GREAT Institute: 'State-Driven Economy' Strategi Prabowo Atasi Ketimpangan dan Ketergantungan Global

Menurutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan proporsional, maka setiap kementerian dan lembaga yang dibentuk akan bekerja sesuai program pemerintahan Prabowo.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

“Agar kinerja tidak terjadi tumpah tindih dan overlaping yang pada gilirannya dapat menganggu perjalanan program ke depan,” katanya, Kamis (9/5/2024).

Legislator asal Jawa Timur ini berharap, agar tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran juga mempertimbangkan kebutuhan sebelum memutuskan menambah jumlah kementerian dan lembaga.

Baca Juga : Firman Soebagyo: RUU Satu Data Penting untuk Akhiri Ego Sektoral Antar Kementerian

“Ya tentu harusnya dipertimbangkan dari kebutuhan pemerintah itu sendiri. Karena kementerian dan lembaga dibentuk itu kan dalam rangka menunjang kinerja pemerintahan,” paparnya.

Baca Juga : Jaga Kestabilan Harga dan Bahan Pokok, Pemerintah Didorong Mentransformasi Bulog Jadi Setara Kementerian

Aminurokhman juga mendorong adanya kajian komperhensif sesuai dengan visi- misi yang dijanjikan kepada masyarakat sebelum dibentuknya kementerian dan lembaga.

“Perlu mengkaji secara komprehensif program pemerintahan ke depan sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat untuk dituangkan dalam kementerian dan lembaga itu,” ujarnya.

Baca Juga : Dua Pejabat Kabinet Merah Putih Terseret Korupsi, Pengamat: Tamparan Keras untuk Prabowo

Aminurokhman menekankan, pentingnya melakukan evaluasi kepada kementerian dan lembaga yang telah berjalan selama lima tahun terakhir.

Baca Juga : Firman Subagyo: Dudung Abdurachman Punya Modal Kuat Pimpin KSP, Memiliki Karakter dan Integritas

Aminurokhman berpendapat, evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari kinerja kementerian dan lembaga tersebut.

“Apakah masih memungkinkan dipertahankan/diintegrasikan yang penting secara fungsional kementerian dan lembaga ini bisa menjalankan tugas pokok serta fungsinya,” tuturnya.

Aminurokhman mengingatkan, tidak akan efektif jika penambahan jumlah kementerian dan lembaga didasari pada kepentingan akomodatif.

“Kalau itu tidak dilakukan evaluasi terus hanya didasarkan pada kepentingan yang akomodatif, ya menurut saya tidak akan efektif,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)