Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam menjaga tradisi masyarakat dengan memenuhi permintaan warga Aceh terdampak banjir agar tetap dapat melaksanakan meugang menjelang Idul Fitri 2026.
Permintaan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Aspirasi itu muncul dari masyarakat yang ingin tetap mempertahankan tradisi meugang, meski tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Pemerintah pun bergerak cepat merespons sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu pemulihan sosial dan budaya masyarakat.
Baca Juga : GREAT Institute: 'State-Driven Economy' Strategi Prabowo Atasi Ketimpangan dan Ketergantungan Global
Meugang sendiri merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sarat nilai kebersamaan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan menyembelih dan membagikan daging sapi kepada keluarga maupun warga sekitar menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp72,72 miliar pada awal Ramadan untuk mendukung pelaksanaan meugang bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut bertujuan agar masyarakat tetap bisa merasakan kebersamaan di tengah situasi sulit.
Kini, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah kembali menyalurkan bantuan lanjutan. Tito Karnavian memastikan bahwa dana tersebut telah didistribusikan ke seluruh daerah penerima.
Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
“Dana bantuan sudah ditransfer ke kabupaten/kota di Aceh untuk pembayaran sapi meugang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp72,75 miliar, menyasar 1.455 desa terdampak di 19 kabupaten/kota. Setiap desa menerima alokasi sebesar Rp50 juta.
Penyaluran dana dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Aceh Syariah, guna memastikan proses berjalan transparan dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Aceh.
(Dra/nusantaraterkini.co).
