Qatar Investasi 1 juta Rumah di Jakarta, DPR Harap tak Over Supply

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta disambut hangat banyak kalangan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian.

“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang menganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” ujar Syaiful Huda, Jumat (10/1/2025).

Baca Juga : Rakor Pengendalian Inflasi, Pemkab Deli Serdang Komitmen Pastikan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan 2026

Untuk diketahui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya Qatar akan membangun membangun 1 juta rumah murah dengan bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Menurutnya ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

Baca Juga : 677 Unit Rumah Bersubsidi Disiapkan, Pemko Tanjungbalai Gandeng Bank Sumut

“Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya.

Masuknya investor dari Qatar, lanjut Huda akan sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” katanya.

Legislator dapil Jabar ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)