Reses Komisi VIII DPR RI: Sumut Siapkan Mitigasi Berbasis Teknologi dan Penguatan Ekonomi Ibu ​

Nusantaraterkini.co MEDAN-Agenda reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (20/2/2026) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi untuk memaparkan peta jalan pemulihan pascabencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa Sumut kini telah beranjak dari masa tanggap darurat menuju fase rekonstruksi infrastruktur dan revitalisasi ekonomi bagi warga yang terdampak banjir bandang serta longsor akhir tahun lalu.

​Dalam pertemuan strategis tersebut, Wagub Surya menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan bencana. Ia mendorong penguatan sistem mitigasi yang mengandalkan inovasi teknologi guna meminimalisir risiko di masa mendatang.

Baca Juga : BPKH Pastikan Efisiensi dan Kelancaran Distribusi Living Cost Jemaah Haji 2026

​“Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, dan kami sedang merancang revitalisasi mata pencaharian serta infrastruktur vital,” ujar Surya saat menjabarkan kondisi terkini di lapangan.

​Selain isu kebencanaan, kunjungan reses ini juga mengevaluasi kesiapan pelayanan publik di sektor keagamaan. Wagub optimis bahwa Embarkasi Medan akan kembali memberikan performa terbaik dalam melayani jemaah haji tahun 2026, memastikan kenyamanan mulai dari fase keberangkatan hingga kepulangan.

Baca Juga : Terima Komisi VIII DPR, Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Layanan Sosial dan Penanganan Bencana

​

Di sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menekankan bahwa kehadiran mereka dalam masa reses ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran sosial benar-benar berdampak pada kesejahteraan keluarga. Ia menitipkan pesan agar pemberdayaan perempuan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial di Sumatera Utara.

​

Baca Juga : DPR RI: Pemerintah Harus Jaga Jarak dari Polarisasi Konflik Iran-AS

“Memberdayakan seorang ibu adalah menjamin masa depan. Kami ingin memastikan program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pendidikan anak menjadi prioritas di Sumut,” tegas Ansori.

​

Sinergi yang terbangun melalui pertemuan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan daerah pascakrisis, sekaligus menjamin distribusi bantuan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat Sumatera Utara.

Baca Juga : DPR Desak Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

​(Emn/Nusantaraterkini.co)

Baca Juga : Pekan Ramadan 7-15 Maret, Pj Sekdaprov Sumut: Jadikan Ruang Kolaborasi Inklusif