Sekjen DPD RI Ajak Mitra Strategis Berkolaborasi untuk Pembangunan Daerah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Iqbal mengingatkan, tidak ada lagi ruang bagi ego sektoran di antara kementerian, lembaga dan BUMN. 

“Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita harus kolaborasi, harus melalui kerjasama yang terintegrasi,” ujar Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI, di Gedung DPD RI, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga : Sultan Najamudin: Idul Adha Jadi Momentum Perkuat Kekeluargaan di DPD RI

Iqbal menyebutkan bahwa efektivitas fungsi DPD sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendukung. Dia mengakui bahwa fragmentasi kebijakan masih menjadi kendala utama.

Baca Juga : Harga Sapi Diprediksi Naik, Firman Soebagyo Soroti Biaya Solar Industri dan Ancaman Impor

“Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi,” tegasnya.

Sekjen DPD itu juga mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam taklimat pada 8 April lalu mengenai tiga hal mendasar. Pertama, tidak boleh ada ego sektoran. Kedua, pemerintahan harus berjalan seamless atau terhubung dan saling mendukung. Ketiga, reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata.

Baca Juga : Pimpin Apel Pascalebaran, Sekjen DPD Mohammad Iqbal Tekankan Akselerasi Kinerja dan Soliditas Organisasi Pegawai

“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi,” kata Iqbal menekankan.

Baca Juga : Ketua DPD: Maknai Idul Adha Sebagai Momentum Keikhlasan Mengabdi Untuk Negara

Iqbal menjelaskan bahwa DPD RI telah menginisiasi berbagai kegiatan kolaboratif seperti penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025. Saat ini juga didorong program Green Village bersama Kementerian Desa.

“Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan harus berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi,” ujarnya.

Baca Juga : Atasi Blankspot, Program Internet Gotong Royong Jangkau 80 Persen Rumah Warga di Desa Balian OKI

Dia menegaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini bukan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru. Justru sebaliknya, menurit dia ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak.

Baca Juga : Tanpa Dokumen Resmi, Imigrasi Medan Amankan 23 WNA Asal Bangladesh di Pancurbatu

Ada tiga harapan yang disampaikan Iqbal dalam forum tersebut. Pertama, kesamaan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Kedua, terbentuknya mekanisme kerja yang jelas. Ketiga, munculnya inisiatif yang bisa segera dijalankan bersama.

“Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengidentifikasi peran strategis Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi. Rizal memaparkan dukungan teknis Bulog kepada DPD RI, termasuk program bantuan beras sebesar 3,5 ton per tahun untuk setiap masa reses anggota DPD. 

“Semenjak beliau, Alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses,” ungkap Rizal.

Rizal juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus mendukung program-program DPD RI yang berdampak langsung pada masyarakat. Dia menjelaskan kesiapan teknis Bulog dalam mendistribusikan bantuan serta bersinergi dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan. 

“Kami siap mendukung penuh apa yang menjadi program DPD, khususnya yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat di daerah,” ujar Rizal yang disambut apresiasi peserta rapat.

Dalam rakor tersebut, sejumlah mitra strategis DPD RI diundang, antara lain BPK RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Kemudian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Gizi Nasional (BGN), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Perhutani, PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero).

(LS/Nusantaraterkini.co)