Sentil Adian Napitupulu Soal Debat MBG, Habiburokhman: Jangan Cari Panggung Politik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Polemik soal penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2025–2026 memicu adu pernyataan di DPR.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melontarkan kritik terbuka kepada anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu, terkait tantangan debat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program MBG.

Baca Juga : Komisi III DPR RI: Judi Online Ancam Ketahanan Sosial dan Masa Depan Generasi Muda

Habiburokhman menilai, jika Adian ingin berdebat soal penganggaran MBG, seharusnya ia terlebih dahulu menantang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus rekan separtainya, Said Abdullah.

Baca Juga : Habiburokhman: Kritik ke Pemerintah Harus Konstruktif Bukan Propaganda

Ia bahkan menyindir bahwa lebih tepat jika Adian “berdebat dengan dirinya sendiri” sebagai anggota DPR yang ikut menyetujui APBN yang memuat anggaran MBG.

“Faktanya, anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Semua fraksi menyetujui APBN 2025 dan 2026, termasuk beliau,” ujar Habiburokhman, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga : Bobby Nasution dan Adian Napitupulu Salam Komando, Kunker Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ke Sumut

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, anggaran MBG telah dibahas secara terbuka bersama DPR. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI.

Baca Juga : Soal Debat Publik Pilgubsu ke-2, Ini Kata Adian Napitupulu

Menurut Habiburokhman, perdebatan yang diarahkan ke pihak eksekutif menjadi tidak relevan jika keputusan anggaran telah disepakati secara kolektif oleh DPR. Ia mengingatkan bahwa APBN merupakan produk politik bersama antara pemerintah dan legislatif.

“Kalau ada keberatan, kenapa tidak disampaikan saat pembahasan dan pengesahan? Ini bukan keputusan sepihak,” tegasnya.

Baca Juga : Realisasi MBG Naik 17,5 Persen, Pemerintah Gelontorkan Rp88,15 Triliun hingga Mei 2026

Habiburokhman juga mengkritik keras sikap yang dinilai inkonsisten. Ia menegaskan bahwa nilai seorang politisi terletak pada konsistensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan pada manuver yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Baca Juga : Tiga Petinggi BGN Dibekuk Kejagung, FABEM Desak Usut Tuntas hingga ke Akar

“Jangan karena ingin mencari panggung politik lalu menyerang kebijakan yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Terkait substansi anggaran, Habiburokhman menilai penempatan MBG dalam pos pendidikan memiliki dasar yang kuat karena penerima manfaatnya adalah siswa sebagai bagian dari sistem pendidikan.

Ia juga menegaskan tidak ada alokasi penting yang dihapus demi mendanai program tersebut, melainkan efisiensi terhadap kegiatan yang dinilai kurang efektif dan rawan penyimpangan.

Habiburokhman menambahkan, setelah APBN disahkan, fokus DPR seharusnya beralih pada fungsi pengawasan pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Persetujuan anggaran sudah selesai. Sekarang tugas kita memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan transparan,” katanya.

(LS/Nusantaraterkini.co)