Sindir Mahfud MD Usai Sebut Tambang Ilegal Banyak Dibeking Aparat dan Pejabat, Fahri Hamzah: Dia Menkonya
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir pernyataan Mahfud MD yang menyebut banyak tambang ilegal dibekingi oleh aparat dan pejabat saat debat cawapres.
Baca Juga : Dorong Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara, Partai Gelora Giatkan Pendidikan Kewarganegaraan
"Itu salahnya pak Mahfud semua. Dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan," kata Fahri, Selasa (23/1/2024).
Fahri mengatakan permasalahan itu menjadi urusan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mempertanyakan sikap Mahfud MD yang mengeritik padahal sudah menjadi urusannya.
"Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam itu urusannya dia. Kalau dia mau kan bilang 'saya keluar dari kabinet pak Jokowi' karena kabinet ini berengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong," tegasnya.
Baca Juga : Mahfud MD Tegaskan Kritik Saiful Mujani Bukan Makar, Melainkan Kebebasan Berpendapat
Fahri menegaskan tidak seharusnya Mahfud MD mengeritik pemerintah tapi masih menjadi Menkopolhukam. Apalagi, menurutnya, tambang ilegal menjadi urusan Kemenpolhukam.
Baca Juga : MK Didorong Respons Peraturan Polisi di Jabatan Sipil Agar Rakyat Paham
"Kalau mau identitas kelamin jelas mesti begitu caranya. Ini nggak dia masih nikmati itu juga di dalam. Nggak boleh itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Mahfud MD menyebut banyak tambang ilegal dibeking oleh aparat dan pejabat saat membahas sumber daya alam (SDA) pada debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam.
Baca Juga : Anggota DPR Desak Aparat dan TNI Tindak Tegas Cukong Tambang Emas Ilegal di Sumatera Barat
"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.
Baca Juga : Tambang Ilegal di Sumut Marak, Potensi Pajak MBLB Bisa Tembus Rp5 Miliar per Tahun
(HAM/nusantaraterkini.co)
